Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan Agama Purwakarta

Zhafirah HS, Haura and Dr.Alfi Haris Wanto,, M.AP., MMG, and Mochamad Chazienul Ulum,, S.Sos, M.AP., (2021) Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan Agama Purwakarta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik dibuat untuk memperjelas dari Undang-undang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik beserta standar layanan informasi publik ditujukan kepada semua badan publik. Salah satu badan publik yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik dan standar layanan informasi publik adalah Pengadilan Agama Purwakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan Agama Purwakarta serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data penelitian kualitatif Creswell (2016). Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan milik Edward III yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: (1) Komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwakarta sudah optimal. (2) Sumber daya, sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas sudah mencukupi dan sesuai dengan peraturan standar layanan informasi publik. (3) Disposisi, kecenderungan para pelaksana kebijakan sudah baik. (4) Struktur birokrasi, struktur birokrasi dalam hal ini adalah tim PPID telah berjalan dengan baik, namun adanya fragmentasi yang tinggi mengakibatkan distorsi. Dalam melaksanakan peraturan standar layanan informasi publik terdapat faktor pendukung yang dirasakan oleh Pengadilan Agama Purwakarta yaitu, sumber daya manusia yang berkompeten, fasilitas yang dapat membantu dan kerja sama yang telah dilakukan dengan instansi lain. Kemudian terdapat faktor penghambat yang dirasakan dalam implementasi kebijakan yaitu, fragmentasi, anggaran, jaringan internet dan telepon serta tingkat pemahaman dari masing-masing masyarakat.

English Abstract

Information Commission Regulation No.1 of 2010 concerning public information service standards was made to clarify the Law on public information disclosure. Public information disclosure and public information service standards are addressed to all public agencies. One of public agencies that have implemented public information disclosure and public information service standards is the Purwakarta Religious Court. The purpose of this study is to identify, describe and analyze the implementation of Information Commission Regulation No.1 of 2010 concerning Public Information Service Standards at the Purwakarta Religious Courts as well as supporting and hindering factors in implementing policy. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study used interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used was Creswell’s (2016) qualitative research data analysis. The result of this study use Edward III’s policy implementation approach which states that there are four factors that influence the success of policy implementation, namely: (1) Communication, communication carried out by the Purwakarta Religious Court is optimal. (2) Resources, human resources, information, authority and facilities are sufficient and following standard regulations on public information services. (3) Disposition, the inclination of policy implementers is good. (4) Bureaucratic structure, bureaucratic structure in this case, is the PPID team has been running well, but the presence of high fragmentation causes distortion. In implementing the standard regulations for public information services, there are supporting factors felt by the Purwakarta Religious Court, namely, competent human resources, facilities that can help and the cooperation that has been carried out with other agencies. Then there are the perceived inhibiting factors in policy implementation, namely, fragmentation, budget, internet and telephone networks as well as the level of understanding of each community.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521030049
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, PERKI No.1 tahun 2010, standar layanan informasi publik dan Edward III, Implementation, PERKI No.1 of 2010, standard of public infromation services and Edward III
Subjects:	000 Computer science, information and general works > 020 Library and information sciences
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Perpustakaan
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	05 Jan 2022 03:36
Last Modified:	26 Sep 2024 00:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/187855

Text Haura Zhafirah HS.pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item