Makna “Jual Beli Putus” Hak Milik Atas Tanah Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Upaya Hukum Melindungi Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/Pn.Bjm Dan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/Pn.Bjm)

Sayoko, Wahyu Rekso (2021) Makna “Jual Beli Putus” Hak Milik Atas Tanah Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Upaya Hukum Melindungi Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/Pn.Bjm Dan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/Pn.Bjm). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dewasa ini transaksi jual beli tanah di bawah tangan itu masih digunakan oleh masyarakat khususnya di Banjarmasin, yang masih belum paham dan kurang mengenal dengan Notaris/PPAT. Sehingga memiliki dua rumusan masalah, yaitu mengenai apa makna Surat Keterangan Jual Beli Putus hak milik atas tanah yang dibuat dibawah tangan dan Jual Beli hak milik atas tanah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm dan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Bjm? dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik berdasarkan putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/Pn.Bjm dan putusan No. 75/Pdt.G/2019/Pn.Bjm tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum?. Dengan jenis penelitian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Sehingga didapatkan bahwa makna Surat Keterangan Jual Beli Putus hak milik atas tanah yang dibuat dibawah tangan dan Jual Beli hak milik atas tanah yang dibuat dihadapan PPAT ternyata memiliki perbedaan status hukum. Perbedaan tersebut terdapat pada keabsahan perjanjian jual beli atas tanah yang telah terjadi. Sedangkan mengenai perlindungan hukum bagi para pembeli yang beritikad baik dapat didasari ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 junto Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 tentang kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindung yang menjelaskan bahwa para pembeli mempunyai hak untuk memiliki dan menguasi sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh PPAT yang sah dan telah dibukukan di Kantor Pertanahan. Sehingga dalam hak kepemilikan tersebut para pembeli memilki dua upaya perlindungan hukum, yaitu upaya perlindungan hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya perlindungan hukum preventif berupa pemerintah memberikan rambu atau batasan dalam melakukan perbuatan hukum. Upaya perlindungan hukum represif seperti perlindungan hukum gugatan di pengadilan.

English Abstract

Today, the sale and purchase of land under the hands of people is still used by the public, especially in Banjarmasin, who do not understand and are unfamiliar with Notary / PPAT. So it has two problem formulations, namely regarding what is the meaning of the Certificate of Sale and Purchase of land ownership which is made under the hand and the Sale and Purchase of land rights made before the Official for Making Land Deeds based on Decision Number 4 / Pdt.G / 2018 / PN. Bjm and Decision Number 75 / Pdt.G / 2019 / PN.Bjm? and what is the legal protection for buyers with good intentions based on decision Number 4 / Pdt.G / 2018 / Pn.Bjm and decision No. 75 / Pdt.G / 2019 / Pn.Bjm in realizing legal certainty and legal protection? With this type of juridical normative research, with a statutory approach, a case approach, and an analytical approach. So that it is found that the meaning of the Certificate of Sale and Purchase of land ownership which is made under the hand and the sale and purchase of land ownership which was made before the PPT has different legal status. This difference is in the validity of the sale and purchase agreement on land that has occurred. Meanwhile, regarding legal protection for buyers with good intentions, it can be based on the provisions of PP. 24 of 1997 in conjunction with Circular of the Supreme Court No. 4 of 2016 concerning the criteria for buyers with good intentions that need to be protected which explains that buyers have the right to own and control land title certificates issued by PPAT which are valid and have been recorded at the Land Office . So that in the ownership rights, buyers have two legal protection measures, namely preventive legal protection efforts and repressive legal measures. Preventive legal protection measures in the form of the government providing signs or restrictions in carrying out legal actions. Repressive legal protection measures such as lawsuits protection in court.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010096
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Jual Beli, Hak Milik atas Tanah., Legal Protection, Sale and Purchase, Property Rights to Land.
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 25 Nov 2021 06:35
Last Modified: 07 Oct 2024 08:14
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186784
[thumbnail of wahyu reskosayoko.pdf] Text
wahyu reskosayoko.pdf
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item