Konstruksi Hukum Pemberian Kredit Bank Umum Untuk Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Perspektif Asas Kesetaraan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pratama, Okky Wildhan (2021) Konstruksi Hukum Pemberian Kredit Bank Umum Untuk Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Perspektif Asas Kesetaraan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Aturan dalam memberikan kredit oleh bank umum menyebutkan bahwa perjanjian kredit haruslah dilakukan secara tertulis, termasuk dalam menuangkan ke bentuk apa perjanjian tersebut dituangkan. Maka dari itu, para pihak melakukan tanda tangan sebagai symbol bahwa mereka telah setuju atas isi perjanjian. Namun, ketidak lengkapan norma yang khusus mengenai pemberian kredit kepada tuna daksa ortopedi yang merupakan klasifikasi dari penyandang disabilitas membuat asas kesetaraan yang diamanatkan tidak dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu, telah terjadi kekosongan pengaturan atas hal ini. Bersasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis aturan pemberian kredit oleh bank umum untuk penyandang disabilitas fisik dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum yuridis normative ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan bahwa memang peraturan perundang-undangan terkait pemberian kredit pengaturannya masih umum, sehingga aturan pemberian kredit oleh bank umum yang benar-benar dibutuhkan oleh tuna daksa ortopedi juga belum ada seperti misalnya tolak ukur penggunaan akta notariil agar tuna daksa ortopedi yang tidak melakukan tanda tangan secara konsisten memiliki dasar hukum untuk mengajak pihak bank menuangkan isi perjanjian kredit dalam bentuk akta notariil , sehingga mereka dapat menggunakan fasilitas cap jempol sebagai pengganti tanda tangan.

English Abstract

The rules for providing credit by commercial banks state that a credit agreement must be made in writing, including what form the agreement is in. Therefore, the parties sign as a symbol that they have agreed to the contents of the agreement. However, the provisions of a special norm regarding the granting of credit to orthopedic quadriplegics which is a classification of persons with disabilities make the mandated ambiguity cannot be implemented properly. Therefore, something has happened on top of this. Based on the above background, the formulation of the legal problem that can be put forward in this study is how to analyze the provision of credit by commercial banks for people with physical disabilities in the perspective of Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities. To answer these problems, this normative juridical law research uses the Legislative Approach. Based on the key, indeed, the laws and regulations related to the provision of credit are still general, so that the rules for granting credit by commercial banks that are really needed by orthopedic disabled people also do not exist, for example a benchmark for using a notarial deed so that orthopedic physically disabled people who do not sign consistently has a legal basis to invite the bank to write down the contents of the credit agreement in the form of a notarial deed, so that they can use the thumbprint facility as a substitute for a signature.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010085
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 Nov 2021 03:18
Last Modified:	23 Feb 2022 07:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186767

Text (DALAM MASA EMBARGO) OKKY WILDHAN PRATAMA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item