Rukmana,, Jesica Dewi and Dr. Istislam,, S.H., M.Hum. and Dr. Dewi Cahyandari,, S.H., M.H. (2021) Pelaksanaan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen Ukl-Upl. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan dalam penelitian hukum ini terkait dengan para pengusaha yang tidak memiliki Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Perda PPKLH sehingga tidak memiliki izin usaha dapat tetap menjalankan usahanya serta tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha illegal yang masih dapat beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis, dan akan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan para pengusaha yang tidak memiliki Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Perda PPKLH sehingga tidak memiliki izin usaha dapat tetap menjalankan usahanya, adalah tidak ada aturan yang jelas tentang biaya, kurangnya tenaga ahli di bidang penyusun Amdal atau UKL-UPL, wilayah kerja DLH Kabupaten Malang yang sangat luas, koordinasi dengan instansi yang terkait dengan UKLUPL, jumlah sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang terbatas khususnya terkait dalam bidang UKLUPL, sosialisasi yang belum optimal, banyak pemrakarsa belum paham dan mengerti tentang UKLUPL sehingga pemrakarsa kesulitan dalam membuat dokumen UKLUPL, lamanya waktu perbaikan UKL-UPL oleh pemrakarsa, kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya lingkungan, keterbatasan pengetahuan masyarakat akan dokumen UKL-UPL. Ttindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha illegal yang masih dapat beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu mengembangkan Sumber Daya Manusia yang lebih paham dan tanggap akan pengelolaan lingkungan, khususnya UKL-UPL yaitu dengan menambahkan Sumber Daya Manusia ahli lingkungan, mengoptimalkan fasilitas yang ada di Badan Lingkungan Hidup vii Kabupaten Malang guna menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang secara optimal, pentingnya berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan dokumen UKL-UPL yang dibuat oleh pemrakarsa usaha, mengadakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan secara berkala diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami pentingnya rekomendasi lingkungan hidup dalam bentuk dokumen UKL-UPL, badan Lingkungan Hidup membantu pemrakrsa dan memberikan arahan serta bimbingan agar pemrakarsa tidak memerlukan waktu yang lama dalam memperbaiki rekomendasi dalam bentuk dokumen UKL-UPL yang salah ataupun ada kekurangannya, serta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang melakukan penyuluhan secara aktif di setiap daerah di wilayah kerjanya khususnya setiap daerah di wilayah Kabupaten Malang.
English Abstract
The problem in this legal research is related to entrepreneurs who do not have UKL-UPL documents as referred to in Article 18 paragraph (3) of the PPKLH Regional Regulation so that they do not have a business license to continue running their business as well as actions taken by the Malang Regency Government through the Environmental Agency against the perpetrators. illegal businesses that can still operate to carry out their business activities. This research uses juridical empirical legal research, sociological juridical approach, and will be analyzed using descriptive analysis techniques with also use primary and secondary data. The results of this study indicate that the reasons for entrepreneurs who do not have the UKL-UPL document as referred to in Article 18 paragraph (3) of the PPKLH Perda so that they do not have a business license can continue to run their business, are there are no clear rules regarding costs, lack of experts in the field of drafting UKL-UPL, the working area of DLH Malang Regency which is very wide, coordination with agencies related to UKL-UPL, the limited number of human resources of the Malang Regency Environmental Agency, especially related to the UKL-UPL sector, socialization that has not been optimal, many the initiator does not understand and understand about UKLUPL so that the initiator has difficulty in making UKLUPL documents, the length of time for UKL-UPL improvements by the initiator, the lack of public awareness of the importance of the environment, limited public knowledge of UKL-UPL documents. Actions taken by the Malang Regency Government through the Environmental Agency against illegal business actors who can still operate to carry out their business activities, namely developing Human Resources who are more aware and responsive to environmental management, especially UKL-UPL, namely by adding environmental experts Human Resources , optimizing existing facilities in the Environmental Agency of Malang Regency in order to support the optimal implementation of the duties and functions of the ix Malang Regency Environmental Agency, the importance of coordinating with various parties, especially agencies related to businesses and / or activities related to UKL-UPL documents prepared by business initiators, hold outreach, seminars, and trainings periodically, it is hoped that the public will know and understand the importance of environmental recommendations in the form of UKL-UPL documents, the Environmental Agency helps initiators and provides direction and guidance so that the initiative did not take a long time to correct recommendations in the form of UKL-UPL documents that were wrong or lacking, and the Environmental Agency of Malang Regency carried out active outreach in every region in its working area, especially every region in Malang Regency.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010075 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 24 Nov 2021 01:58 |
| Last Modified: | 24 Feb 2022 07:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186753 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
jesika dwi r.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |