Implikasi Yuridis Ketentuan Pidana Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Wasillah D, Grefi Kartika (2021) Implikasi Yuridis Ketentuan Pidana Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang tentu saja membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2013 menjadi salah satu upaya negara melindungi warga negara dan kedaulatan tindakan terorisme, dengan cara mencegah pendanaan terorisme itu sendiri. Namun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terdapat ketidak jelasan norma hukum mengenai ketentuan pidana minimum khusus pada guna menciptakan kepastian hukum khususnya bagi parapelaku tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta intepretasi gramatikal dan sistematis guna melakukan analisis terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder serta terhadap permasalahan terkait dengan konsekuensi tidak diaturnya ketentuan pidana minimum khusus terkait dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai tindak pidana khusus serta implikasi yuridis terkait dengan tidak diaturnya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsekuensi dari tidak diaturnya ketentuan pidana minimum khusus terkait dengan kedudukan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai tindak pidana khusus adalah, keberlakuan dari tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan pidana minimum khusus tetap dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Serta implikasi yuridis tidak diaturnya ketentuan pidana minimum khusus berdasarkan adalah berhubungan erat dengan peran dari pidana minimum khusus itu sendiri yaitu sebagai sarana guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya antara delik satu dengan yang lainnya

English Abstract

Terrorism is an extraordinary crime which of course also requires a extraordinary handling. Law Number 9 of 2013 is one of the state's efforts to protect citizens and the sovereignty of acts committed by terrorists, by take measures to prevent the financing of terrorism itself. However, in Law Number 9 of 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crime, there is an unclear legal norms regarding specific minimum criminal provisions in order to create legal certainty, especially for special criminal offenders. This research is a normative juridical research, using a statutory approach, as well as a grammatical and systematic interpretation in order to analyze both primary and secondary legal materials as well as to problems related to the consequences of not regulating specific minimum criminal provisions related to the position of Law Number 9 of the Year. 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes as a special crime as well as juridical implications related to the non-stipulation of special minimum crimes in Law Number 9 of 2013 related to the prevention and eradication of funding crimes. The results of this study indicate that the consequence of not regulating specific minimum criminal provisions related to the position of Law Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes as a special crime is the enforcement of crimes that do not have special minimum criminal provisions. categorized as a special crime. As well as the juridical implication of not regulating specific minimum criminal provisions based on the fact that it is closely related to the role of the special minimum punishment itself, namely as a means of avoiding the existence of very striking criminal disparities for offenses that have substantially different quality from one offense to another.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010071
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	23 Nov 2021 07:14
Last Modified:	24 Sep 2024 04:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186746

Text
GREFI KARTIKA WD.pdf
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item