Arifudin, Bagas Syamsu (2021) Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal Oleh Inspektorat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah (Studi Di Inspektorat Kabupaten Tulungagung). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan masih banyak dan berulangnya kasus tindak pidana korupsi di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung. Dimana di dalam pemerintahan daerah terdapat lembaga yang berperan sebagai pengawas internal sekaligus merupakan lapis pertama dalam hal tindak pidana korupsi yakni inspektorat. Sehingga dalam hal ini dirasa perlu dilakukan optimalisasi peran pengawasan tindak pidana korupsi terhadap Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana pelaksanaan pengawasaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Tulungagung terkait dengan pencegahan praktik tindak pidana korupsi penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung?; dan (2) bagaimana bentuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Tulungagung terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi? Penulisan penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio legal dengan menggunakan pendekatan legal sistem. Lokasi penelitian dilaksanakan di subyek utama penelitian yakni Inspektorat Kabupaten Tulungagung, dan juga 2 (dua) sampel perangkat daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Tulungagung serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, serta data sekunder yang bersumber dari arsip data dari lokasi penelitin maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Populasi dari penelitian ini adalah 47 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 28 perangkat daerah non kecamatan dan 19 perangkat daerah kecamatan dengan mengambil sampel sebanyak 3 perangkat daerah dengan tenik purposive xi sampling. Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, dan threaths). Dari penelitian yang sudah dilaksanakan maka diperoleh mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dari Inspektorat Kabupaten Tulungagung dalam pengawasan tindak pidana korupsi yang meliputi beberapa faktor, yakni: a. Faktor Struktural 1. Pola rekrutmen sumber daya manusia dilakukan dengan: (a) melibatkan atau bahkan menjadi wewenang pejabat yang lebih tinggi di atas bupati/walikota seperti gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat; (b) latar belakang keilmuan yang sesuai khususya pada jabatan yang penting; dan (c) dapat diisi oleh orang yang dari lintas wilayah. 2. Penguatan integritas SDM, dilakukan dengan: (a) harus ada role model dalam lembaga inspektorat yang diperankan oleh inspektur yang bertujuan untuk membangun nilai-nilai integritas bawahannya; dan (b) dibuat kode etik yang mengikat dan tegas bagi internal pegawai inspektorat. 3. Pemerataan keahlian SDM di semua bidang, dilakukan dengan (a) menambah jumlah SDM sehingga sasaran pengawasan tindak pidana korupsi bisa menyeluruh dan tidak dilakukan secara sampling; (b) penambahan SDM meliputi semua bidang keahlian yang menjadi sasaran pengawasan, sehingga inspektorat ahli di berbagai bidang meskipun bidang tersebut bukan prioritas dalam pemerintahan; (c) meningkatkan skill dari SDM yang sudah ada, melalui diklat, seminar, dan lain sebagainya. b. Faktor Substansi Penguatan kedudukan Inspektorat, dilakukan dengan perubahan regulasi yang merubah kedudukan inspektorat sebagai perangkat daerah yang berada di bawah kepala daerah menjadi bukan lagi perangkat daerah melainkan sebagai mitra kerja dari kepala daerah sehingga tidak ada hubungan kedudukan atasan dan bawahan. xii c. Faktor Kultural 1. Mempertahankan marwah yang dimiliki 2. Penerapan Sanksi yang Tegas, dilakukan dengan: a) memberi kewenanangan inspektorat untuk mempublikasikan pihak yang berdasarkan audit dan pemeriksaan terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah; dan (b) memberi kewenangan inspektorat untuk tidak memperbolehkan pihak yang merugikan keuangan negara/daerah untuk mengelola anggaran sama sekali dalam jangka waktu tertentu. 3. Menjaga hubungan baik dengan lembaga terkait atau sejenis seperti kejaksaan, BPK, dan KPK untuk berkoordinasi, mendapatkan dan mengimplikasikan cara-cara yang dirasa efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi. d. Faktor Sarana Melengkapi sarpras untuk pengawasan tindak pidana korupsi dan mengimplikasikan sarana digital untuk mempermudah penyampaian laporan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. e. Faktor Masyarakat 1. Membina ASN yang bersih dari KKN, yang dapat dilakukan dengan sosialiasi kepada ASN terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi seperti, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, sanksi-sanksi jika ASN melakukan tindak korupsi, cara-cara untuk menghindari tindak pidana korupsi,cara-cara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, pembinaan untuk meningkatkan integritas ASN, dan lain sebagainya dalam periode waktu tertentu; dan 2. Melibatkan Peran Serta Masyarakat, yang dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang mekanisme pelaporan jika terjadi dugaan tindak pidana korupsi.
English Abstract
In writing this research, the writer raises the problem that there are still many and recurring cases of corruption in the local government of Tulungagung Regency. Where in the regional government there is an institution that acts as an internal supervisor as well as being the first layer in the case of corruption, namely the inspectorate. So that in this case it is deemed necessary to optimize the role of supervision of corruption crimes against the Inspectorate of Tulungagung Regency. Based on the foregoing, the formulation of the problem is as follows: (1) how is the implementation of internal supervision by the Inspectorate of Tulungagung Regency related to the prevention of corrupt practices of local government administrators in Tulungagung Regency ?; and (2) what is the form of optimizing the implementation of internal supervision of the Inspectorate of Tulungagung Regency in relation to the prevention of criminal acts of corruption? The writing of this research is a type of socio-legal research using a legal systems approach. The research location was carried out in the main research subject, namely the Inspectorate of Tulungagung Regency, and also 2 (two) samples of regional apparatus namely the Public Works and Spatial Planning Office of Tulungagung Regency and the Education, Youth and Sports Office of Tulungagung Regency. The type of data used is primary data that comes from interviews and direct observations at the research location, as well as secondary data that comes from data archives from the research location and related laws and regulations. The population of this study was 47 regional apparatuses in Tulungagung Regency which consisted of 28 non-district apparatuses and 19 sub-district apparatuses by taking a sample of 3 regional instruments with purposive sampling technique. The data analysis technique used is the SWOT analysis technique (strengths, weaknesses, opportunities, and threats). xiv From the research that has been carried out, it is found that a mechanism can be done to optimize the performance of the Inspectorate of Tulungagung Regency in monitoring corruption which includes several factors, namely: a. Structural Factors 1. The pattern of recruitment of human resources is carried out by: (a) involve or even become the authority of officials higher than regents / mayors such as governors as representatives of the central government; (b) a suitable scientific background, especially in an important position; and (c) can be filled by people from across regions. 2. Strengthening HR integrity, carried out by: (a) there must be a role model in the inspectorate institution played by the inspector whose aim is to build the integrity values of his subordinates; and (b) a binding and strict code of conduct is drawn up for internal inspectorate employees. 3. Equitable distribution of HR expertise in all fields, carried out by (a) increase the number of human resources so that the target of monitoring corruption crimes can be comprehensive and not carried out by sampling; (b) additional human resources covering all areas of expertise that are the target of supervision, so that the inspectorate is expert in various fields even though this field is not a priority in the government; (c) improving the skills of existing human resources, through education and training, seminars, and so on. b. Substance Factor Strengthening the position of the Inspectorate is carried out by changing regulations that change the position of the inspectorate as a regional apparatus under the regional head to no longer a regional apparatus but as a working partner of the regional head so that there is no relationship between superior and subordinate positions. xv c. Cultural Factors 1. Maintaining the spirit that is owned 2. Imposition of Firm Sanctions, carried out by: a) authorize the inspectorate to publish parties who, based on the audit and inspection, are proven to have caused financial losses to the state/regions; and (b) authorizing the inspectorate not to allow parties that cause losses to state/regional finances to manage the budget at all for a certain period of time. 3. Maintain good relations with related or similar institutions such as the prosecutor's office, BPK, and the KPK to coordinate, obtain and imply ways that are deemed effective to prevent criminal acts of corruption. d. Means Factor Completing sarpras for monitoring criminal acts of corruption and implying digital means to facilitate the submission of reports on suspected corruption. e. Community Factors 1. Fostering ASN that is clean from KKN, which can be done by disseminating information to ASN related to the prevention of corruption, such as laws and regulations related to criminal acts of corruption, types of corruption, sanctions if ASN commits corruption. - ways to avoid criminal acts of corruption, ways to create good governance, guidance to improve the integrity of civil servants, etc. within a certain period of time; and 2. Involving Community Participation, which is carried out by providing an understanding to the public about the reporting mechanism in case of suspected corruption.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010060 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 23 Nov 2021 03:22 |
| Last Modified: | 11 Oct 2024 06:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186733 |
![[thumbnail of BAGAS SYAMSU ARIFUDIN.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAGAS SYAMSU ARIFUDIN.pdf Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |