Analisis Yuridis Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Terhadap Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi

Rinata, Asfara Rachmad (2021) Analisis Yuridis Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Terhadap Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pemberian kewenangan perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi oleh Undang – Undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana pemberian perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi telah menjadi tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan telah diatur secara rigid dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa dasar yuridis pengaturan kewnangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberian perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi? (2) Bagaimanakah penyelesaian konflik kewenangan antara Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi? Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh kesimpulan bahwa (1) Perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi telah diatur secara rinci dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah turunannya. (2) Asas Lex Spesialis Sistematis merupakan suatu solusi untuk menentukan Undang - Undang mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam pemberian perlindungan saksi dan korban kasus tindak pidana korupsi yang diatur oleh dua Undang - Undang khusus (lex specialis) yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terkait perlindungan saksi dan korban dari kasus tindak pidana korupsi maka menurut penulis LPSK lah yang berwenang dan berhak untuk memberikan perlindungan saksi dan korban pada kasus tindak pidana korupsi, dikarenakan dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut lebih spesialis menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai hak, kewajiban, mekanisme perlindungan serta pemulihan saksi maupun korban suatu tindak pidana yang tidak dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

English Abstract

This research is motivated by the provision of the authority to protect witnesses and victims of corruption by law to the Corruption Eradication Commission with the issuance of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. Where the provision of protection for witnesses and victims of corruption has become the duty and authority of the Witness and Victim Protection Agency and has been rigidly regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. Based on this, the problem formulations in this study are (1) What is the juridical basis for regulating the authority of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the Corruption Eradication Commission (KPK) in providing protection for witnesses and victims of corruption? (2) How to resolve conflicts of authority between the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding the protection of witnesses and victims in criminal acts of corruption? From the results of research with this method, the authors concluded that (1) Protection of witnesses and victims of corruption has been regulated in detail in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2016 concerning Protection of Witnesses and Victims and Regulations. Derivative government. (2) The Lex principle of systematic specialization is a solution to determine which Law is more appropriate to apply in providing protection for witnesses and victims of corruption cases regulated by two special laws (lex specialis), namely Law Number 19 of the Year. 2019 concerning the Corruption Eradication Commission and Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. Regarding the protection of witnesses and victims from cases of criminal acts of corruption, according to the author, LPSK has the authority and the right to provide protection for witnesses and victims in cases of criminal acts of corruption, because in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims The specialist explains in detail and clearly the rights, obligations, protection mechanisms and recovery of witnesses and victims of a crime that is not described in Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010057
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 23 Nov 2021 03:05
Last Modified: 24 Feb 2022 04:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186730
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Asfara Rachmad Rinata.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item