Penerapan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 Terhadap Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran)

Tama, Bagas Dwi (2020) Penerapan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 Terhadap Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait tentang kepemilikan izin lokasi yang wajib dimiliki oleh pengusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dalam pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena peneliti masih menemukan adanya pihak pengusaha yang tidak memiliki izin lokasi. Dalam kewajiban kepemilikan izin ini diatur dalam Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Berdasarkan hal ini rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Penerapan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 terhadap Izin Lokasi pulau-pulau kecil di Kabupaten pesawaran? (2) Apa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten pesawaran dan bagaimana upaya dalam menerapkan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 terhadap Izin Lokasi pulau-pulau kecil di Kabupaten pesawaran? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Sosio Legal dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 belum sepenuhnya berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup baik namun dapat ditingkatkan lagi.

English Abstract

In this thesis the writer raises issues related to the ownership of a location permit that must be owned by entrepreneurs using small islands. In choosing the theme, the background was because researchers still found that there were businessmen who did not have a location permit. The obligation to own this permit is regulated in Article 54 Paragraph (3) of the Regional Regulation of the Province of Lampung Number 1 of 2018 concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands of Lampung Province 2018-2038. Based on this, the formulation of the problem in this research is (1) How is the Application of Article 54 Paragraph (3) of the Regional Regulation of the Province of Lampung Number 1 of 2018 concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands of Lampung Province 2018-2038 on the Location Permit for Islands small in Pesawaran District? (2) What are the obstacles faced by the Pesawaran district government and how are the efforts to implement Article 54 Paragraph (3) of the Lampung Provincial Regulation Number 1 of 2018 concerning the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan of Lampung Province 2018-2038 on the Island Location Permit -small island in Pesawaran District? The method used in this research is socio legal by using a sociological juridical approach. From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that Article 54 Paragraph (3) of the Regional Regulation of the Province of Lampung Number 1 of 2018 concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands of Lampung Province in 2018-2038 has not been fully implemented effectively due to several factors from the theory of effectiveness. the law proposed by Soerjono Soekanto was not fulfilled. This is because the Office of Investment and One Stop Services, Pesawaran District, and also influenced by the community who still lacks awareness and knowledge of applicable regulations. The efforts made by the Investment Agency and One Stop Integrated Services are good enough but can be improved.”

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520010174
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 08 Nov 2021 06:49
Last Modified: 12 Apr 2023 02:29
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186687
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
- BAGAS DWI TAMA.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item