Extrajudicial Killing Dalam Penegakan Armed Forces Special Powers Act Negara India Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Kurniawan, Yusuf Firmansyah Dwi (2021) Extrajudicial Killing Dalam Penegakan Armed Forces Special Powers Act Negara India Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat permasalahan terkait dengan extrajudicial killing dalam penegakan Armed Forces Special Powers Act. Secara sederhananya, AFSPA memberikan wewenang kepada angkatan bersenjata untuk menjaga ketertiban umum di “daerah yang terganggu”. AFSPA memberi angkatan bersenjata kewenangan yang luas untuk menembak untuk membunuh, menangkap dengan alibi yang lemah, melakukan penggeledahan tanpa surat perintah, dan menghancurkan bangunan atas nama "membantu kekuatan sipil." Namun dalam praktiknya, pasukan polisi dan militer menggunakan wewenang dan kekebalan yang diberikan AFSPA untuk menangani masalah peradilan pidana biasa. Ketentuan-ketentuannya bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional. Di bawah AFSPA, pembunuhan di luar hukum disahkan dan kekebalan diberikan kepada pelaku penyiksaan dan kekerasan. Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana tindakan extrajudicial killing dalam penegakan Armed Forces Special Power Act Negara India ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Rights ? (2) Bagaimana tanggung jawab negara terhadap terjadinya extrajudicial killing di negaranya berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional ? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum terbagi menjadi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dengan studi pustaka, adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Teknik analisis ini diharapkan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian di atas penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah, bahwa tindakan extrajudicial killing dalam penegakan Armed Forces Special Power Act Negara India melanggar ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak untuk hidup dan hak atas upaya pemulihan sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana India menjadi negara pihak sejak 1979, dan perjanjian internasional lainnya. Undangundang ini memfasilitasi impunitas karena tidak ada orang yang dapat memulai tindakan hukum terhadap anggota angkatan bersenjata mana pun untuk apa pun yang dilakukan berdasarkan undang-undang, tanpa izin dari Pemerintah Pusat. Tanggung jawab negara India berdasarkan instrumen hukum internasional atasx kejadian extrajudicial killing adalah untuk mencegah di masa mendatang, menyelidiki bagaimana pembunuhan itu terjadi, mengidentifikasi agen yang bertanggung jawab, mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum melalui pelaksanaan yurisdiksi pidana mereka dan mengganti kerugian keluarga korban

English Abstract

In writing this thesis, the author raises issues related to extrajudicial killing in the enforcement of the Armed Forces Special Powers Act. In simple terms, AFSPA authorizes the armed forces to maintain public order in “disturbed areas”. The AFSPA gives the armed forces broad powers to shoot to kill, arrest with weak alibis, conduct searches without a warrant, and destroy buildings in the name of "assisting civilian forces." In practice, however, police and military forces use the powers and immunities granted by the AFSPA to deal with ordinary criminal justice matters. Its provisions are contrary to the constitution and international law. Under AFSPA, extrajudicial killings are legalized and immunity is granted to the perpetrators. Based on the problems above, the writer raises two problem formulations: (1) How is the act of extrajudicial killing in the enforcement of the Armed Forces Special Power Act of the State of India in terms of the International Covenant on Civil and Political Rights? (2) What is the state's responsibility for the occurrence of extrajudicial killings in their country based on International Human Rights Law? To answer the problems above, the writer uses normative juridical research. The approach method used is a conceptual approach to statute and a case approach. Types and sources of legal materials are divided into primary, secondary, and tertiary sources of law. The technique of tracing legal materials is by studying literature, while the technique of analyzing legal materials is using prescriptive techniques, namely by studying the purpose of law, values of justice, validation of the rule of law, legal concepts and legal norms. This analysis technique is expected to provide an argument for the results of the research that has been done. From the results of the research above, the authors obtain answers to the formulation of the problem, that The act of extrajudicial killing in the enforcement of the Armed Forces Special Power Act of India violates the provisions of International Human Rights Law which cannot be derogated under any circumstances, including the right to life and the right to remedy as stated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which India has been a party to since 1979, and other international treaties. This law facilitates impunity as no person can initiate legal action against any member of the armed forces for anything committed under the act, without the permission of the Central Government. The responsibility of the state of India under international law instruments for extrajudicial killings is to prevent in the future, investigate how the killings occurred, identify the agents responsible, prosecute those responsible for extrajudicial killings through the exercise of their criminal jurisdiction and compensate families victim

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052101
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samsul Arifin
Date Deposited:	25 Oct 2021 03:12
Last Modified:	24 Feb 2022 06:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/185852

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Yusuf Firmansyah Dwi Kurniawan 165010107111026 -.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item