Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN

Wijayanti, Rizki (2021) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

"Adanya perbedaan aturan terkait dengan status uang negara yang ditempatkan di BUMN sehingga mengakibatkan terjadinya konflik norma dan ketidakpastian hukum antara kerugian negara berdasarkan”Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas dengan ketentuan kerugian keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan metode analisis bahan hukum menggunakan pendekatan Undang-Undang dan bersifat Preskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak semua kerugian BUMN dapat disimpulkan terjadi akibat adanya perbuatan pidana korupsi. Kerugian BUMN dapat disebabkan karena resiko bisnis (business loss), kesalahan administrasi atau kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Sehingga untuk pembayaran ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi dapat dibebankan kepada BUMN sebagai korporasi yang bertindak sebagai pelaku susuai dengan yang diatur di pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka dapat dilakukan penuntutan secara pidana dan tuntutan tersebut ditujukan kepada korporasi dan / atau pengurus dari korporasi tersebut. Dan jika pelaku tindak pidana korupsi ialah orang-orang dengan didasarkan pada hubungan kerja atau hubungan yang lainnya, mereka bertindak secara individu atau kolektif di lingkungan perusahaan. Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi "

English Abstract

by BUMN officials. This is motivated by the existence of regulations related to the status of state money managed in SOEs, resulting in conflict of norms and legal uncertainty between state losses regulated in Law No. 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies with the provisions of state financial losses as regulated in Law No. 31 of 1999 Jucto Law No. 20 of 2001 concerning Corruption Eradication Based on the above reasons, the author would like to discuss and raise the title Judicial Review of BUMN Criminal Liability for State Financial Losses in Corruption Crime Committed by BUMN Officials. Based on those above, this thesis raises the formulation problems as follows: (1) Is every loss of BUMN a Corruption Crime? (2) Can BUMN officials be liable to pay losses for criminal acts of corruption committed by BUMN Officials? To answer the problems, the author uses the Normative research type, the type of legal material used is primary legal material and secondary legal material, the approach method used is the Law approach (Sculpture Approach) and Case Approach (Case Approach), legal material analysis methods. The approach used is the Law and is prescriptive in nature. From the results of this study it can be seen that (1) Not all losses of BUMN can result in criminal acts of corruption. Losses to BUMN can be caused due to business risks (business losses), administrative errors or losses caused by illegal actions. (2) BUMN can commit a criminal act of corruption. BUMN as a corporation acts as a perpetrator in accordance with the provisions stipulated in Article 20 paragraph (1) and paragraph (2), namely corruption is committed by or on behalf of corporate corruption. And the imposition of crimes can be carried out against the corporation and / or its management. And the criminal act of corruption is committed by people both on the basis of a work relationship and based on other relationships, acting within the corporate environment either individually or collectively.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052101
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username lilik
Date Deposited: 22 Oct 2021 05:53
Last Modified: 23 Feb 2022 08:03
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/185000
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Rizki Wijayanti.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item