Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)

Bahroni, M.Ainun (2021) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tulisan ini mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Data para pelaku penambang illegal di Wonocolo, menunjukan bahwa pertambangan di wonocolo berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pertambangan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai pertambangan yang illegal. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum empiris, dengan Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan Yuridis Kriminologis. Factor penyebab yang melatarbelakangi para pelaku untuk melakukan Tindak Pidana penambangan illegal di wonocolo, meliputi kondisi Geografis, Murahnya harga minyak di KUD dan PT BBS, kondisi ekonomi, dan konflik yang tidak berkesudahan. Dimana factor tersebutlah yang menjadi hal yang penulis kaji dari segi pertanggungjawaban pidananya. Dari segi pertanggungjawaban pidana, penulis menggunakan teori dualistic dimana ada pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidananya. Dimana penulis menyimpulkan bahwa pelaku pertambangan illegal di Wonocolo dapat dijatuhi tindak pidana jika memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, meliputi . Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum), Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif ), Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa), Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar), Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan penambangan. Adapun saran pada penelitian ini meliputi pengoptimalan kembali peran KUD dan BUMD sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3), Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin, Pelaku, Minyak dan Gas Bumi

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Criminal Liability for Illegal Mining Actors in Wonocolo. Where in research the use of the theory of Criminal Liability for Illegal Mining Actors in Wonocolo is something that really needs to be studied. Because the concept of criminal responsibility is actually not only a matter of law itself but also a matter of moral values or general morals adhered to by a society or groups in society, this is done so that criminal responsibility is carried out by fulfilling justice. From these problems, the author then conducted a study in Wonocolo Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency where there is traditional oil mining to find out how accountable the mining actors without a permit. Based on this, the problem formulations in this thesis are: (1) Causes of the Perpetrators of Committing Illegal Mining Crimes in Wonocolo? (2) What is the Criminal Accountability of Perpetrators of Illegal Mining Crimes in Wonocolo? The research method in this thesis is juridical empirical which reveals or examines the law in research by obtaining data through interviews and direct observation. Interviews were conducted with illegal mining actors in Wonocolo, Wonocolo Village officials, and the person in charge of the Museum in Wonocolo, which were then taken using purposive sampling and snow-ball sampling techniques. From the results of interviews conducted by the author, there are several factors that motivate the perpetrators to commit illegal mining crimes in Wonocolo, including geographic conditions, cheap oil prices in KUD and PT BBS, economic conditions, and endless conflicts. Where these factors are what the authors examine in terms of criminal liability. In terms of criminal liability, the author uses xv a dualistic theory where there is a separation between criminal acts and criminal liability. Where the authors concluded that illegal mining actors in Wonocolo could be subject to criminal acts if they handled irresponsible cases, including. There is a criminal act (either a person or a legal entity), There is an act (both active and passive), There is an error (either intentionally or culpa), Able to take responsibility (no excuse for forgiveness and no justification), It is against the law (in accordance with legality principle)

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052101
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username lilik
Date Deposited: 22 Oct 2021 02:46
Last Modified: 22 Feb 2022 06:56
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184871
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
M. AINUN BAHRONI.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item