Hendarto, Toni (2021) UNSUR KESALAHAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) SEBAGAI SYARAT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
"Toni Hendarto, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Di Luаr Kаmpus Utаmа Jakarta Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021, Judul: Unsur Kesalahan Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero) Sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana, Promotor: Prof. Dr. I Nyomаn Nurjаyа, S.H., M.S., Ko Promotor I: Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Ko Promotor II: Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Penelitian Disertasi ini membahas tentang makna unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum sebagai syarat pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana Badan Usaha Milik Negara (Persero) atas kerugian keuangan negara akibat menjalankan kegiatan usaha, dan konsep pengaturan unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum sebagai syarat pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam tindak pidana korupsi di masa depan. Pembahasan ini menjadi penting karena dalam praktiknya terdapat permasalahan dalam menentukan unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum korporasi, khususnya Badan Usaha Milik Negara Persero. Hal ini terkait dengan kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Negara yang disebabkan oleh risiko bisnis (business loss) yang dalam praktiknya dikaitkan dengan kerugian negara (state loss). Jenis penelitian dalam Disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis menggunakan teknik preskriptif analitis. Sedangkan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mencari jawaban dari isu hukum yang diangkat adalah teori kebijakan hukum pidana, teori kesalahan dalam hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teori kepastian hukum, dan teori peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian Disertasi ini adalah: Pertama, makna unsur perbuatan melawan hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan makna kesalahan korporasi sebagai syarat pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan-keadaan yang dapat dicelakan terhadap korporasi berkaitan dengan tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana korporasi. Kedua, urgensi dari pengaturan pertanggungjawaban hukum Badan Usaha Milik Negara (Persero) sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero) karena belum tentu adanya kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero) merupakan tindak pidana korupsi, sepanjang adanya kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero) merupakan sebuah keputusan bisnis yang berpedoman pada bussines judgement rule. Urgensi lainnya adalah adanya kekaburan norma pengaturan unsur kesalahan korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Ketiga, pengaturan unsur kesalahan korporasi sudah tepat diatur dalam produk hukum berjenis Peraturan Mahkamah Agung. Namun, perlu adanya pengaturan khusus terkait unsur kesalahan korporasi Badan Usaha Milik Negara (Persero) karena secara karakteristik berbeda dengan korporasi lainnya. Kata kunci: unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, korupsi, badan usaha milik negara, pertanggungjawaban pidana."
English Abstract
Toni Hendarto, Student of the Doctor of Law Program in Jakarta, Faculty of Law, Brawijaya University, 2021, Title: Elements of Error and Tort in Corruption by State-Owned Enterprises (Persero) as Requirements for Criminal Liability, Promoter: Prof. Dr. I Nyomаn Nurjаyа, S.H., M.S., Co-Promoter I: Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Co-Promoter II: Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. This dissertation research discusses the meaning of elements of error and tort as a condition of corporate responsibility in corruption, the urgency of regulating criminal liability for State-Owned Enterprises (Persero) for state financial losses due to running business activities, and the concept of regulating the elements of error and tort as a condition for the accountability of State-Owned Enterprises (Persero) in future criminal acts of corruption. This discussion is important because in practice there are problems in determining the elements of error and corporate's tort especially State-Owned Enterprises (Persero). This is related to losses suffered by State-Owned Enterprises due to business risks (business loss), which in practice is associated with state losses. The type of research in this dissertation is normative legal research, using a statute approach, a conceptual approach, a case approach. The analysis technique uses analytical prescriptive techniques. Meanwhile, the theory of criminal law policy, the theory of error in criminal law, the theory of corporate criminal responsibility, the theory of legal certainty, and the theory of statutory regulations which used to analysis of the legal issues. The results of this dissertation research are: First, the meaning of the elements of tort in corporate law in the criminal act of corruption is based on Article 2 paragraph (1) of the Corruption Crime Law. Meanwhile, the meaning of corporate error as a condition for criminal liability is conditions that can be condemned to the corporation concerning a criminal act that qualifies as a corporate crime. Second, the urgency of regulating the legal accountability of State-Owned Enterprises (Persero) as a corporation in the criminal act of corruption is to provide legal certainty for losses suffered by State-Owned Enterprises (Persero) because it is not certain that the loss suffered by State-Owned Enterprises (Persero) is a criminal act of corruption, as long as it exists The loss suffered by State-Owned Enterprises (Persero) is a business decision based on the business judgment rule. Another urgency is the lack of clarity in regulating the elements of corporate error in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. Third, regulating the elements of corporate error has been properly regulated in a legal product of the type of Supreme Court Regulation. However, it is necessary to have special arrangements related to the elements of error in State-Owned Enterprises (Persero) corporations because they are characterized by differences from other corporations. Keywords: elements of error, tort, corruption, state-owned enterprises, criminal liability
Other obstract
--
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | 340 |
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, korupsi, badan usaha milik negara, pertanggungjawaban pidana.-- elements of error, tort, corruption, state-owned enterprises, criminal liability |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username verry |
| Date Deposited: | 20 Oct 2021 08:25 |
| Last Modified: | 03 Oct 2024 08:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184354 |
![[thumbnail of toni hendarto.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
toni hendarto.pdf Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |