Wijayanto, Arik (2017) Implementasi Kebijakan Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Perspektif Sustainable City (Studi Pada Pemerintah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembangunan perumahan dan permukiman baru setiap tahunnya belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi. Masalah perumahan juga tidak akan lepas dari masalah lingkungan dimana munculnya rumah-rumah yang tidak sesuai standar dan berkepadatan tinggi yang membentuk pemukiman kumuh yang mempengaruhi penurunan nilai lingkungan dan sosial penduduknya. Dalam penataan perumahan dan kawasan pemukiman seringkali melanggar aturan-aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini maka dapat diperoleh data yang akurat yang berasal dari dokumen-dokumen, pengamatan, dokumentasi maupun hasil wawancara. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang isi dari skripsi ini. Implementasi kebijakan penataan perumahan dan kawasan permukiman dalam perspektif sustainable city yang dilaksanakan oleh instansi terkait secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dengan segala kendalanya. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi miscommunication antar pelaksana. Sumber daya staf, sarana prasarana, informasi dan anggraan terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaannya. Kebijakan penataan perumahan dan kawasan permukiamn tersebut mengatur tentang pendirian bangunan harus memiliki IMB, pembangunan perumahan harus dilengkapi fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sarana lingkungan serta pembangunannya harus sesuai standar peruntukan dan fungsi lahan. Selain itu, penataan permukiman di Kota Malang juga difokuskan pada kawasan kumuh dengan Program KOTAKU. Implementator juga telah memahami tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan. Penataan perumahan dan kawasan permukiman dilihat dari perspektif sustainable city belum sesuai dengan prinsip-prinsipnya seperti ekonomi, lingkungan, pemerataan, peran serta dan energi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sumber daya yang kompeten dan koordinasi antar instansi yang baik. Sedangkan, faktor penghambat meliputi pengawasan kebijakan yang kurang dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.
English Abstract
The construction of new housing and settlements that has been undertaken annually are still unable to keep up with population growth and urbanization. The housing problem also will not escape environmental problems where non-standard and high-density houses are being built in slums that affect the environmental and social degradation of the population. The arrangement of housing and settlement areas often violate the rules contained in Malang City Regulation No.4 of 2011 on the Spatial Plan of Malang City Area in 2010-2030. This research uses descriptive qualitative approach. The method can be obtained accurate data derived from documents, observations, documentation and interview results. Data were analyzed using interactive analysis model from Miles, Huberman and Saldana. Then, drawn a conclusion about the content of this thesis. Implementation of housing and settlement area policy in perspective of sustainable city implemented by related institution as a whole has gone well with all the obstacles. Communication in the implementation of the policy has done well in order to avoid miscommunication between implementers. The resources of staff, infrastructure, information and budget have been well integrated in the implementation. The policy of housing and settlement area to regulate the construction of buildings should have IMB, housing construction have to be equipped with public, social, and environmental facilities and the construction have to be in accordance with the standard of land use and function. In addition, the settlement arrangement in Malang City is also focused on slums with the program KOTAKU. Implementers also have understood the duties, functions and responsibilities in the implementation of the policy. The arrangement of housing and settlement areas viewed from the perspective of sustainable city is not in accordance with the principles such as economy, environment, equity, participation and energy. Supporting factors of this policy include competent resources and good interagency coordination. Meanwhile, inhibiting factors include poor policy supervision and low public awareness. The suggestions that can be given are necessary to improve the socialization and oversight of the policy because there are still many public policy violations.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/554/051707708 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi Kebijakan, Perumahan Permukiman , Perpektif Sustainable City , Kota Malang |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.5 Public administration of social warfare > 353.55 Housing |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 29 Aug 2017 06:20 |
| Last Modified: | 26 Nov 2020 14:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1842 |
Preview |
Text
ARIK WIJAYANTO.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |