Akibat Hukum Penyalahgunaan Pembiayaan Pada Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah

Rasyidah, Aulia (2021) Akibat Hukum Penyalahgunaan Pembiayaan Pada Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

"Ketidakjelasan pencantuman spesifikasi barang pada akad wakalah dapat memunculkan kesalahpahaman pada objek akad oleh para pihak. Posisi dominan yang dimiliki nasabah dalam menguasai dana pembiayaan untuk pembelian barang juga berakibat pada pembelian barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian. Hal ini melanggar unsur subjektif berupa cacatnya kehendak sebagaimana tertera dalam pasal 20 KHES dan 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui akibat hukum penyalahgunaan pembiayaan pada akad wakalah dalam pembiayaan murabahah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang - undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Analisis (аnаlyticаl Approach). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyalahgunaan pembiayaan akad wakalah terhadap pembiayaan murabahahah disebabkan atas pencantuman spesifikasi objek yang tidak jelas sehingga nasabah dapat membeli barang yang tidak sesuai dengan yang tertera pada akad. Klausula tersebut telah melanggar ketentuan unsur subjektif mengenai syarat kesepakatan objek akad sebagaimana dalam pasal 20 KHES dan pasal 1320 KUHPerdata serta berakibat hukum pada rusaknya akad. Cacat kehendak menjadikan status hukum akad wakalah menjadi rusak atau fasad, sehingga harus dibatalkan oleh para pihak berdasarkan penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyalahgunaan pembiayaan tersebut juga memunculkan hak baru antara kedua belah pihak, yaitu hak khiyar. Bank sebagai pihak yang dirugikan dapat memutuskan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu kesepakatan. Perubahan kewajiban terletak pada pihak bank sebagai penjual yaitu mengganti peran bank kepada pemasok untuk melakukan penyerahan barang kepada nasabah. Penyalahgunaan pembiayaan juga berakibat pada berpindahnya kepemilikan benda sebagai akibat perbedaan objek. Barang yang telah dibeli tersebut dianggap telah menjadi milik pribadi pembeli secara langsung sesuai dengan pasal 471 ayat (2) KHES. Penyimpangan oleh nasabah dapat dikenakan sanksi menurut KHES karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Kata Kunci : Penyalahgunaan Pembiayaan, Akad Wakalah, Pembiayaan Murabahah"

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the legal consequences of the misuse of financing in wakalah contracts in murabahah financing. This is motivated by differences in the unclear specifications of the goods in the wakalah contract, giving rise to a dominant position for customers in controlling financing funds for the purchase of goods. The customer purchases goods that are not in accordance with the agreement in the agreement and violates the subjective element as stated in Article 20 of the KHES and 1320 of the Civil Code. This results in the destruction of the agreed contract. Based on the foregoing, this thesis raises the formulation of the problem as follows: what are the legal consequences of misuse of financing in wakalah contracts in murabaha financing? The type of research used by the author to examine the problem is normative juridical with the type of legal material using primary and secondary legal materials. The approach method that the author uses is the Legislative Approach (Statue Approach) and the Analytical Approach (analytical Approach), the method of analyzing legal materials uses the Law approach. From the results of this study, it can be concluded that the misuse of wakalah contract financing for murabahah financing stems from an element of ambiguity in including the specifications of the goods to be purchased by the customer. This clause has violated the provisions of the subjective element regarding the terms of agreement on the object of the contract as stated in Article 20 of the KHES and Article 1320 of the Civil Code and has legal consequences for the destruction of the contract. The existence of a will defect makes the legal status of the wakalah contract belonging to a sharia bank to be damaged or a facade. The damaged contract must be canceled by the parties through a court decision or dispute resolution that has been stipulated in the contract. The misuse of the financing also gave rise to a new right between the two parties, namely the khiyar right. The bank as the aggrieved party can decide or cancel the contract based on the agreement period. The change in liability lies with the bank as the seller, namely changing the role of the bank to the supplier to deliver the goods to the customer. Misuse of financing also results in the transfer of ownership of objects as a result of differences in objects. The purchased goods are deemed to have become the personal property of the buyer in accordance with Article 471 paragraph (2) of the KHES. Deviations by customers can be subject to sanctions according to KHES for not carrying out what was agreed upon.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052101
Uncontrolled Keywords:	Penyalahgunaan Pembiayaan, Akad Wakalah, Pembiayaan Murabahah"
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username lilik
Date Deposited:	19 Oct 2021 06:55
Last Modified:	23 Sep 2024 03:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184039

Text AULIA RASYIDAH.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item