Puspitasari, Hanna Eka (2013) Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus. (Studi Pada Desa Sidoharjo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
RINGKASAN Hanna Eka Puspitasari, 2009. Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus. (Studi Pada Desa Sidoharjo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur). Drs. Andy Fefta Wijaya MDA, Ph.D, Drs. Sukanto, MS, 145 Hal + XV Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah ini bisa juga dikatakan dengan desentralisasi, pemberian atau pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah. Adanya otonomi daerah menimbulkan pemekaran wilayah atau desa untuk meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing. Selain itu tujuan dari adanya pemekaran wilayah atau desa ini untuk meningkatkan pelayanan publik. Secara garis besar bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan publik di bidang kesehatan berkebutuhan khusus yang dihasilkan dari suatu pemekaran desa. Berkebutuhan khusus yang dimaksud penulis disini karena banyak warga desa setempat yang memiliki keterbelakangan mental. Mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang kesehatan berkebutuhan khusus. selain itu juga mengetahui asal usul adanya suatu pemekaran desa tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis Milles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fokus penelitian yang peneliti ambil dengan pemaknaan dari beberapa informan yang peneliti lakukan. Persyaratan pemekaran desa belum semuanya sesuai dengan peraturan yang ada walaupun demikian pemekaran desa terlaksana menjadi desa difinitif. Setelah adanya pemekaran desa tersebut tingkat pelayanan publik di bidang kesehatan sudah sesuai dengan kaedah maupun prinsip – prinsip dalam pelayanan umum, namun dengan demikian pasti ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelayanan publik bidang kesehatan berkebutuhan khusus ini. Faktor penghambatnya antara lain pihak pemerintah kurang optimal dalam melakukan sosialisasi, akses menuju tempat pelayanan kurang, serta pola pikir masyarakat setempat yang masih rendah, hal ini dipengaruhi dengan tingkat SDM masyarakat. Saran dari peniliti adalah hendaknya pemerintah benar-benar memprihatikan masyrakatnya khususnya yang berkebutuhan khusus dengan mengadakan sosialisasi yaang optimal teratur dan terjadwal, membangun sarana prasarana desa dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan SDM maupun kualitas masyarakat dengan bersekolah dan di berikan wawasan modal latihan kerja.
English Abstract
Regional autonomy is the right authority and regional obligation to organize and handle of their own needs with applicable legislation. This regional autonomy is also used to be said as decentralization, allocation or delegation of authority from the center to the regions. The presence of regional autonomy creates an expansion of areas or villages to increase the development in their respective areas. Furthermore purpose of presence of regional autonomy or village is to increase the public service. The core of purpose is to prosper society. This research aims to find out, describe and analyze public service for special needs in the health sector resulting from an expansion of the village. Special needs are referred by the author here because so many local villagers have mental retardation. This research also aims to find out the factors supporting and inhibiting factors of public service in the health sector with special needs. While it also finds out the origin of the existence of expansion of the village. In this research, researcher used a type of qualitative study with a descriptive approach and analysis methods by Milles Huberman. The result shows that the focus of research is based on the taken meaning of some informants. The district expantion of the village is not all in accordance with exiting regulation however the village expantion has been done. After the expantion of village levels of public services in the health sector is following the rules and principles - principles in public services, but as such there are supporting and inhibiting factors in public service in the health sector with special needs. Inhibiting factors are such as the government is not optimal in socializing and lack of access to the place of service, as well as the mindset of local people is still low, it is influenced with the level of human resources. Advice from researchers is the government should really notice the people especially those with special needs by making optimal socialization regularly and scheduling, building village infrastructure and improving quality of health services, improving the quality of human resources and the public with insight into school and given job training equity.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2013 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 17 Oct 2021 00:11 |
| Last Modified: | 17 Oct 2021 00:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183951 |
Preview |
Text
HANNA EKA PUSPITASARI.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |