Irfandy, Taufik Fajrin (2013) Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Indonesia pemerintah tidak mungkin dapat melaksanakan, mengawasi dan mengatur secara langsung urusan di daerah. Berkaitan dengan urusan yang diserahkan kepada daerah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Oleh karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satunya dengan memberikan insentif pajak kepada wajib pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib, maka Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif Dan Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor. Yang dimana salah satu poin peraturan tersebut memberikan pembebasan (pemutihan) bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pergub. Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 tentang pemutihan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi Pergub. Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 tentang pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian (1) Implementasi Pergub. Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 tentang pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk; dan (2) Kendala yang dihadapi saat implementasi pemutihan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri. Metode analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa implementasi Pergub. Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 tentang pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk meliputi : sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor, prosedur pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan dilihat dari peningkatan obyek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. v Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk berdasar ketentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah 0,2% - 1,5% untuk pajak, 2% - 3,5% untuk progresif dan 0,75% - 15% untuk bea balik nama yang dipungut berdasarkan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui, pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran dan penyerahan yang telah menunjukkan hasil sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan telah berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melampaui target. Dilihat target dan realisasi serta tingkat pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor baik itu dari segi obyek maupun penerimaan pajak pada bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2012 sudah mencapai target. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan program pemutihan, yaitu adanya faktor internal dari dalam kantor dimana terjadi keterbatasan loket pembayaran untuk menangani wajib pajak yang menumpuk dan faktor eksternal dari wajib pajak itu sendiri yang mana persepsi masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah baik namun ada juga yang melakukan pembayaran dikarenakan takut akan pemerintah dan persepsi masyarakat tentang program pemutihan dimana wajib pajak sudah ada yang mengerti dan adapula wajib pajak yang tidak ingin mengetahui dari program pemutihan. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan sebaiknya diberikan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang pemutihan dapat dibayar di lain tempat seperti Samsat Keliling, Samsat Samsat Drive Thru, Samsat Corner Dan Samsat Delivery, sehingga tidak terjadi penumpukan di kantor pusat. Dalam menindak wajib pajak sebaiknya Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk bertindak tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak dan harus melakukan cara menarik agar menarik minat wajib pajak. Misalnya dengan memberikan reward terhadap wajib pajak teladan.
English Abstract
In order implement development in all area in Indonesia Government will not be able to implement, monitor and manage direct affairs in the area. In connection with the matters delegated to the regions, the government in organizing a regional authority, local government running autonomy to regulate and manage their own affairs. Local governments will seek to maximize tax revenue by region, namely as Motor Vehicle Tax (PKB). Therefore, a lot of effort made by the government to increase the interest of taxpayers to pay taxes. One of them is by giving tax incentives to taxpayers on Motor Vehicle Tax This is also done by the Governor of East Java in order to attract taxpayers and relieve the burden of mandatory, then the Governor of East Java Governor issued Regulation No. 32 Year 2012 on the Granting of Incentive and Tax Deductions Motor Vehicles. Which one of the points where these regulations provide exemption (Pemutihan) duty vehicle ownership for the delivery of the second and so on (BBN II). This study aims describe and analyze the implementation of the regulation. No. East Java. 32 Year 2012 on the Pemutihan and obstacles encountered in the implementation of the regulation. No. East Java. 32 Year 2012 on Pemutihan in the Office of the Joint SAMSAT Nganjuk. This study uses descriptive qualitative approach with a focus on (1) Implementation of regulation. No. East Java. 32 Year 2012 on Pemutihan in the Office of the Joint SAMSAT Nganjuk, and (2) constraints faced when implementing Pemutihan. Source of data used are primary and secondary data. Data collection techniques with interviews and documentation. The research instrument used is the researchers themselves. Data analysis method includes data reduction, data presentation, drawing conclusions / verification. Based on the research results can be obtained that the implementation of the regulation. No. East Java. 32 Year 2012 on Pemutihan in the Office of the Joint SAMSAT Nganjuk include: motor vehicle tax collection system, the provisions of the motor vehicle tax rates, tax collection procedures for the implementation and effectiveness of motor vehicle motor vehicle tax collections through Pemutihan seen from the increase in the object and motor vehicle tax revenue. This research resulted in a conclusion that the motor vehicle tax collection system performed SAMSAT Office Nganjuk rates based on the provisions of the Motor Vehicle Tax is 0.2% - 1.5% for tax, 2% - 3.5% for the progressive and 0.75 % - 15% for the transfer tax is levied based on motor vehicle tax collection procedures through, enrollment, data collection, determination, payment and vii delivery that have demonstrated results in line with the East Java Governor Regulation No. 32 Year 2012 on Pemutihan Motor Vehicle Tax. Realization of motor vehicles tax collection through Pemutihan was effective, as shown by the motor vehicle tax receipts have exceeded the target. Seen targets and realization as well as the level of achievement of motor vehicle tax both in terms of objects and the tax revenue in May to July in 2012 has reached the target. The constraints faced by the Office SAMSAT Nganjuk in implementing Pemutihan program, namely the internal factors of the office where there is limited checkouts to deal with taxpayers who accumulate and external factors of the taxpayer itself which public perception of the importance of payment of vehicle tax motor is good but some are making payments due to fear of government and public perception of the program Pemutihan which the taxpayer has no one understands and unisex taxpayers who do not want to know from Pemutihan program. Recommendations to address the problems that occurred was to optimize the motor vehicle tax collection through dissemination of Pemutihan should be given to taxpayers about Pemutihan can be paid in other places such as Roving call centers, call centers SAMSAT Drive Thru, Corner and SAMSAT Delivery call centers, so there is no buildup at headquarters . In a taxpayers should follow SAMSAT Office Nganjuk act decisively in the imposition of sanctions against the taxpayer and must perform an interesting way to attract the interest of taxpayers. For example, with reward for taxpayers exemplary
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | - |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | maria |
| Date Deposited: | 09 Jan 2024 03:39 |
| Last Modified: | 09 Jan 2024 03:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183937 |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
PERNYATAAN_ORISINALITAS_SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
RINGKASAN__dan_DAFTAR_ISI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |