Muhammad, Abdurrahman (2020) Analisis Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Atas Peyerahan Emas Perhiasan (Studi Pada Kpp Pratama Malang Selatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Emas perhiasan sudah menjadi suatu komoditi tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia. Melihat potensi penerimaan pajak yang cukup besar ditunjukkan dari sektor emas perhiasan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan mengenai pengenaan Pajak atas emas perhiasan yang termuat dalam PMK 30/PMK.03/2014 sebagai dasar hukum atas penyerahan emas perhiasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan di wilayah kerja KPP Malang Selatan, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Malang Selatan serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas emas perhiasan belum berjalan secara optimal. Tujuan yang diiginkan belum tercapai sepenuhnya. Serta dalam prosedur pengenaannya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha emas perhiasan dalam menjalankan ketentuan yang berlaku. KPP Malang Selatan sebagai implementator telah memenuhi semua faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan model implementasi George Edward III, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menjadikannya sebagai faktor pendukung implementasi. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi KPP Malang Selatan dalam implementasi PPN atas penyerahan emas perhiasan diantaranya adalah sikap resistensi WP pengusaha emas dan rendahnya tingkat kesadaran WP pengusaha emas, tidak adanya Asosiasi pengusaha emas, kurangnya pemahaman wajib pajak pengusaha emas perhiasan atas ketentuan perpajakan, klasifikasi usaha yang belum jelas, dan kesulitan eksternal diluar wewenang KPP Malang Selatan. Upaya yang dilakukan KPP Malang Selatan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah mengadakan Kerjasama dengan pihak PEMDA, mengadakan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan perdagangan emas Perhiasan, melaksanakan visitasi dan membentuk tim khusus emas perhiasan, dan menerapkan sanksi administrasi sesuasi dengan Ketentuan Umum Perpajakan
English Abstract
Gold jewelry has become a commodity in itself among the people of Indonesia. Seeing the considerable tax revenue potential shown in the gold jewelery sector, the government through the Directorate General of Taxes issued regulations regarding the imposition of Tax on gold jewelery contained in PMK 30/PMK.03/2014 as a legal basis. This study aims to determine how the implementation of Value Added Tax on gold jewelry sales in the work area of South Malang Primary Tax Office, and to determine the obstacles faced by KPP South Malang and efforts to overcome them. This study uses a qualitative method. The data analysis method used is the Miles and Huberman model. The results of this study indicate that the implementation of the collection of Value Added Tax on gold jewelry has not run optimally. The desired goal has not been fully achieved. As well as in the procedure for its imposition, there are still many violations committed by gold jewelers entrepreneurs in carrying out the applicable provisions. South Malang KPP as an implementator has fulfilled all the factors that can affect the success of policy implementation based on George Edward III's implementation model, namely the communication, resources, disposition, and bureaucratic structure factors that make it a supporting factor for implementation. In addition, there are several obstacles faced by the South Malang KPP in the implementation of VAT on the delivery of gold jewelery, including the resistance of WP gold entrepreneurs and the low level of awareness of WP gold entrepreneurs, the absence of gold business associations, the lack of understanding of gold jeweler's business taxpayers regarding tax provisions, Unclear business classification, and external difficulties outside the authority of the South Malang KPP. The efforts made by the South Malang KPP in overcoming these obstacles are establishing Cooperation with the Local Government, establishing cooperation with institutions related to the trade in Jewelry gold, conducting visitations and forming a special team of gold jewelery, and applying administrative sanctions in accordance with the General Tax Regulations
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520030002 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi Kebijakan, Pajak Pertambahan Nilai, Emas Perhiasan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan |
| Depositing User: | ismanto |
| Date Deposited: | 26 Feb 2021 10:16 |
| Last Modified: | 12 Apr 2023 03:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183724 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
0520030002-Abdurrahman Muhammad.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |