Rozi, Raja Mohamad (2019) Formulasi Aspek Pidana Pada Kartel Di Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hakikat pendefinisian dan cakupan rumusan subjektif dan objektif kartel sebagai perbuatan pidana tidak diatur jelas dan luas berdasarkan Pasal 1, 5, 9, 11 dan 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Padahal dalam praktik bisnis, hukum permintaaan dan penawaran menjadi tidak dapat diterapkan (aplicable) karena kerap terdistorsi perilaku jahat para produsen atau pedagang, regulator dan pemegang kebijakan. Keniscayaan hukum permintaan dan penawaran telah terdistorsi niat jahat (evil mind) pelaku usaha, asosiasi pengusaha, regulator dan pemegang kebijakan itu menjadikan pasar persaingan tidak sempurna. Motif pelaku kartel bermain untuk mengkondisikan kelangkaan (scarcity) barang dan jasa dengan merekayasa harga, wilayah pemasaran, kuota produksi hingga kolusi penawaran tender secara melawan hukum. Sifat jahat kartel ini sebagai aktivitas bisnis yang curang kerap sebagai perilaku anti persaingan seolah-olah wajar atau patut dilakukan. Sampai saat ini, eksistensi Undang-Undang Anti Monopoli belum mampu mencegah dan memberantas kartel, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rumusan Masalah penelitian disertasi ini adalah Pertama Apa hakikat aspek pidana pada kartel di Indonesia; Kedua, Apa implikasi pengaturan aspek pidana pada kartel di Indonesia; dan Ketiga Bagaimana formulasi aspek pidana pada kartel di masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah Pertama untuk menganalisis, dan menemukan hakikat aspek pidana pada kartel di Indonesia; Kedua, Untuk menganalisis, dan menemukan implikasi pengaturan aspek pidana pada kartel di Indonesia; dan Ketiga Untuk menganalisis, dan memformulasi aspek pidana pada kartel di masa yang akan datang sesuai prinsip-prinsip hukum pidana. Manfaat penelitian ini Pertama, Melahirkan konsep hukum (legal concept) berupa definisi dan kriteria subjektif dan objektif kartel sebagai perbuatan pidana dan sanksi pidana yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum; dan Kedua Memberikan pedoman yang bersifat preskriptif dan dogmatis mengenai konsep hukum yang tepat mengenai syarat dan kriteria kartel sebagai pelaku perbuatan pidana dan pengaturan sanksi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik perbuatan beserta akibatnya. Penelitian disertasi ini menghasilkan Pertama, Hakikat konsep hukum pidana pada kartel adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang didahului adanya konspirasi pelaku usaha dan asosiasi pengusaha serta pemegang kebijakan secara melawan hukum untuk menetapkan harga, wilayah pemasaran, menetapkan kouta produksi, dan kolusi tender, dengan disertai ancaman sanksi internal kepada para anggotanya, melalui distribusi informasi, dan adanya kompensasi bagi anggota; Kedua, Implikasi kartel sangat komplek bagi keadilan, kepastian hukum, dan perekonomian negara; dan Ketiga, Formulasi kartel sebagai perbuatan pidana harus diatur merujuk kepada prinsip-prinsip hukum pidana modern dan bobot sanksi yang simetris atau sebanding dengan akibat perbuatannya.
English Abstract
The nature of the definition and scope of subjective formulations and the objective of cartels as criminal acts are not clearly and broadly regulated based on Articles 1, 5, 9, 11 and 22 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition. Whereas in business practices, demand and supply laws become not aplicable because they are often distorted by the malicious behavior of producers or traders, regulators and policy holders. The inevitability of the law of supply and demand has distorted the evil mind of business people, business associations, regulators and policy holders that make the market competition imperfect. The motive of the cartel player is to condition the scarcity of goods and services by manipulating prices, marketing areas, production quotas to the collusion of tender offers against the law. The cartel's evil nature as a fraudulent business activity is often anti-competitive behavior as if it were natural or appropriate. Until now, the existence of the Anti-Monopoly Law has not been able to prevent and eradicate cartels, to realize people's welfare. The formulation of this dissertation research problem is First What is the nature of the criminal aspects of the cartel in Indonesia; Second, what are the implications of regulating the criminal aspects of the cartel in Indonesia; and Third How is the formulation of criminal aspects in the cartel in the future. The purpose of this study is first to analyze, and discover the nature of the criminal aspects of the cartel in Indonesia; second, to analyze, and find out the implications of regulating the criminal aspects of the cartel in Indonesia; and third to analyze, and formulate criminal aspects in the cartel in the future according to the principles of criminal law. The benefits of this study are first, made of legal concepts in the form of definitions and subjective criteria and objective cartels as criminal acts and criminal sanctions in accordance with the principles of criminal law that fulfill the principle of justice, certainty and benefit of law; and Secondly, provide prescriptive and dogmatic guidelines regarding the right legal concept regarding the terms and criteria of the cartel as perpetrators of criminal acts and appropriate sanction arrangements and in accordance with the characteristics of the actions and their consequences. This dissertation research results in the first, the nature of the concept of criminal law in cartels is an extraordinary crime preceded by the conspiracy of business actors and business associations and policy holders in an unlawful manner to set prices, market areas, establish production requirements, and collusion tenders , with the threat of internal sanctions to its members, through the distribution of information, and compensation for members; second, the implications of the cartel are very complex for justice, legal certainty, and the country's economy; and third, the cartel formulation as a criminal act must be regulated in reference to the principles of modern criminal law and the weight of sanctions that are symmetrical or proportional to the consequences of their actions.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/343.072/ROZ/f/2019/061901702 |
| Uncontrolled Keywords: | MONOPOLY LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.072 Unfair practices |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 25 Feb 2021 08:12 |
| Last Modified: | 25 Feb 2021 08:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183712 |
Preview |
Text
Raja Mohamad Rozi.pdf Download (8MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |