Pijoh, Feibe Engeline (2017) Pengaturan Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Tertanggung Asuransi. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Disertasi ini berjudul Pengaturan Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Tertanggung Asuransi. Tujuan penulisan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan program penjaminan polis yang dimaksud oleh Pasal 53 Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian hukum ini cenderung kepada penelitian terhadap hukum positif. Hukum positif yang digunakan untuk menganalisis perlindungan kepada pemegang polis dengan dibentuknya suatu program penjaminan polis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil dan temuan penelitian ini adalah : Pertama, pemerintah kurang memberikan perlindungan hukum serta penjaminan polis untuk melindungi tertanggung asuransi ketika terjadi kasus gagal bayar dari perusahaan asuransi. Berbagai kasus yang ada memberikan bukti bahwa sebagian besar tertanggung tidak mendapatkan pengembalian atas hak mereka dan bahkan Putusan Pengadilan juga tidak berpihak pada tertanggung sebagai pemegang polis, sehingga pihak tertanggung merasa bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah masih kurang memberikan perlindungan bagi tertanggung, oleh karena makna penjaminan polis yaitu memberikan perlindungan bagi tertanggung ketika perusahaan asuransi dilikuidasi atau dicabut izin usahanya. Kedua, urgensi lembaga penjaminan polis sebagaimana amanat Pasal 53 UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana diamanatkan untuk membentuk suatu aturan Undang-undang khusus tentang program penjaminan polis. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung, berdasarkan pada keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan. Program penjaminan polis ini dimaksudkan untuk membentuk suatu lembaga penjamin polis, dimana kehadiran lembaga ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia secara umum, dan tertanggung secara khusus, agar hak-hak tertanggung dapat dijamin, dan juga akan memberikan perasaan vi aman untuk mengikuti program-program asuransi. Ketiga, Pembentukan suatu lembaga yang dituangkan dalam suatu perundang-undangan yang berkepastian hukum, haruslah memperhatikan asas pembentukan peraturan, oleh karena Undang-undang dapat berfungsi secara optimal sebagai salah satu instrumen negara hukum sangat tergantung dari eksistensi perundang-undangan suatu negara. Pembentukan penyelenggaraan program penjaminan polis agar tidak berpihak pada pihak yang selalu diuntungkan yaitu pada pihak perusahaan, sehingga jaminan kepastian hukum yang diharapkan oleh tertanggung atau pemegang polis dapat tercapai. Format pengaturan penyelenggaraan penjaminan polis menurut peneliti yaitu dengan jelas mengatur tentang: 1. Tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi, 2. Kesehatan keuangan pada perusahaan perasuransian, 3. Dana Jaminan, 4. Kekayaan perusahaan. Peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah, agar segera membentuk undang-undang tentang lembaga penjamin polis, karena sangat dibutuhkan oleh tertanggung dan juga masyarakat secara umum yang menghendaki adanya perlindungan dan penjaminan hak mereka yang nantinya akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat secara umum akan naik, dan akan memberikan dampak pada pertumbuhan perekonomian negara.
English Abstract
This research aims to study and analyze the regulation of the implementation of insurance policy warranty program as implied in Article 53 Paragraph (1) Law Number 40 Year 2014 on Insurances. This research applied positive law to analyze protection given to the insured through a program as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2014 on Insurances. This research employed philosophical, conceptual, and statute approach. The findings of the research were: Firstly, Government does not maximally give legal protection and policy warranty to the insured. The effect is more pronounced when liquidation occurs and an insurance company’s license is revoked. Existing cases have served as evidence in which the insured do not receive their money back and most court rulings are not on the insured persons’ side, so that they perceive that government regulation concerning insurances do not fully protect them. Secondly, as stated in Law Number 40 Year 2014 Article 53 on Insurances, it is implied that a specific law concerning policy warranty program needs to be made. This program is intended to be able to establish an organization responsible for policy warranty, whose existence is as expected by society in general, especially the insured persons. This program is expected to meet all the rights of the insured and make people feel more secured to put their money for insurance. Thirdly, the establishment of an organization as regulated in a law that has legal certainty must also take into account the principles required in the making of the Law, as whether or not Law can function optimally as a state’s instrument heavily depends on the existence of Legislation in a state. The criteria to be considered to set up the implementation of policy warranty regulated in the law should not overlook theories and legal principles that are in effect so that the implementation of the policy will not only benefit insurance companies. Therefore, legal certainty can be achieved as expected by the insured. The formats of the regulation of the implementation of insurance policy are presented as follows: viii 1. Good governance insurance company. 2. Financial health of insurance companies 3. Guarantee fund 4. Assets and obligations The researcher recommends that the government make a law in regard to organization that is responsible for policy warranty, as public, especially insured people, certainly need risk and right protection, leading to growing trust of the society.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/346.086/PIJ/p/2017/061804097 |
| Uncontrolled Keywords: | INSURANCE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.086 Insurance |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 25 Feb 2021 07:48 |
| Last Modified: | 25 Feb 2021 07:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183710 |
Preview |
Text
Feibe Engeline Pijoh.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |