Pelaksanaan Ketentuan Pembatasan Usia Perkawinan Pada Siswi Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Probolinggo

Rahmawati, Musyarrofa (2017) Pelaksanaan Ketentuan Pembatasan Usia Perkawinan Pada Siswi Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Probolinggo. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini, Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya akan disebut UUP) juga memberikan batasan usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UUP berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Pasal tersebut masing-masing mengatur batas usia seseorang itu diwajibkan meminta izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan, dan batas usia minimal bagi pria dan wanita untuk diizinkan menikah. Ada dispensasi perkawinan yang memberikan peluang bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan walaupun belum mencapai batasan usia perkawinan sebagaimana ditentukan UUP tersebut. Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektifitas pembatasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan pada siswi SMA di Kabupaten Probolinggo, dan 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penentu efektivitas pelaksanaan ketentuan pembatasan usia perkawinan di Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan yuridis empiris di wilayah Kabupaten Probolinggo. Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah dan guru BK, Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Probolinggo, serta siswa putus sekolah yang melakukan pernikahan di bawah umur. Penerapan dari Pasal 7 Ayat (1) UUP mengatur tentang pembatasan usia perkawinan sehingga akan dilihat kenyataan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan ketentuan pembatasan usia perkawinan di Kabupaten Probolinggo yang dihadapi adalah: 1) Hukumnya sendiri, Dalam batasan usia menikah 16 tahun bagi perempuan menurut Undang-Undang Perkawinan perlu dikaji efektivitas dan korelasinya dengan kebutuhan anak akan pendidikan saat ini. Karena menurut usia belajar dalam lingkup pendidikan formal Indonesia saat ini, usia 16 tahun adalah usia ketika seorang siswa masih duduk di kelas XI (sebelas) pada sekolah menengah atas, 2) Penegak hukum, ada proses pemalsuan data usia calon mempelai yang dilakukan oleh aparat negara. Kalaupun melalui proses penetapan pengadilan, alasan hakim memberikan dispensasi perkawinan pun sangat mudah. Dalam banyak kasus, sangat jarang atau bahkan tidak pernah ditemui hakim menolak permohonan dispensasi, 3) Sarana dan fasilitas, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan orang tua yang rendah juga menjadi faktor pendukung banyaknya pernikahan di bawah umur, 4) Masyarakat dan Kebudayaannya, Masyarakat Kabupaten Probolinggo masih 1 Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , Malang. 2 Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 3 Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. xiii memiliki anggapan bahwa perempuan yang menikah di usia di atas 20 tahun adalah perawan tua atau menurut bahasa mereka disebut dengan sangkal.

English Abstract

Article 1 of Law Number 1 Year 1974 or better known as the act of marriage, provides the definition of marriage as follows: "Marriage is a Bond born inward between a man and a woman as Suami-Isteri with the purpose of forming the family (household) that a happy and eternal life based on the deity of the One True God ". To realize the household or a happy family and eternal life based on the deity of the One True God is the act of Marriage (hereinafter will be called the UUP) also provides restrictions on the age of someone who will sustain the marriage. Article 6 paragraph (2) UUP "to conduct a marriage to a man who has not yet reached the age of 21 years must obtain the consent of both parents". While the Article 7 paragraph (1) UUP reads: "Marriage is only allowed if the men had reached the age of 19 years and the women have reached the age of 16 years". Of these articles each set the age limit a person is required to ask the parents permission to conduct a marriage and the minimum age limit for men and women to be allowed to marry. There is a dispensation marriage that provides the opportunity for the bride to conduct a marriage even though it has yet to reach the age limits of marriage as specified UUP. Things that want to be achieved in this research are: 1) to identify and analyze the effectiveness of age restrictions on marriage as regulated in Article 7 paragraph 1 of Act Marriage on schoolgirl senior high school in Probolinggo District, and 2) to identify and analyze the factors determining the effectiveness of the implementation of the terms of the age restrictions on marriage in Probolinggo District. The method used nomative empirical in Probolinggo district. The sample in this research is the school principal and teachers BK, Head of the Religious Affairs Office in Probolinggo district and school dropout students who do the marriage under the age. The application of the Article 7 paragraph (1) UUP set about age restrictions on marriage that will be seen the fact that happened in Probolinggo District. The things that would be resistance in the implementation of the terms of the age restrictions on marriage in Probolinggo District faced is: 1) own Laws, In married 16 years of age limits for women according to the Act on Marriage needs to be examined the effectiveness and its corellation with the needs of the children education today. Because according to the age of learning in the scope of formal education Indonesia today, 16 years old is the age when a student is still sitting in class XI (eleven) on the upper secondary schools, 2) law enforcement agencies, there is a process of data counterfeiting the age of the bride done by state forces. Even if through the provisioning process, the reason for the court judges give dispensation marriage is very easy. In many cases, very rarely or even never found judges refused the petition dispensation, 3) means and facilities, means factor or supporting facilities include the software and hardware, one example of the software is education. Low parents education also become Factors supporting the multitude of marriage under the age, 4) society and culture, Probolinggo District Community still have the notion that women who married in the age over 20 years is spinster or according to their language called with sangkal.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.016/RAH/p/2017/041707627
Uncontrolled Keywords:	MARRIAGE AGE, MARRIAGE LAW, INDONESIA - PROBOLINGGO ( kabupaten)
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	29 Aug 2017 02:49
Last Modified:	05 Dec 2020 08:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1829

	Text BAGIAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (908kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (837kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (559kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (552kB)

Actions (login required)

View Item