Hadi, Ahmad (2017) Akuntabilitas Pelayanan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau) . Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan tugas kepada seluruh aparatur negara melaksanakan amanat untuk mensejahterahkan rakyat. Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, wujudnya adalah akuntabilitas pelayanan publik. Provinsi Riau merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia dengan luasnya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. untuk memaksimalkan potensi perkebunan kelapa sawit dan untuk mencegah terjadinya masalah seperti perkebunan ilegal, perkebunan yang merusak lingkungan dan perkebunan yang merugikan masyarakat maka perlu adanya akuntabilitas pelayanan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis akuntabilitas pelayanan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit dilihat dari akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Provinsi Riau, sedangkan situsnya berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara dan alat bantu lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interactive model dimana peneliti melalui tahapan pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan menarik kesimpulan dan verifikasi (conclusion:drawing). Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi riau dilihat dari akuntabilitas proses menunjukkan bahwa prosedur, biaya, respon, dan persyaratan telah dikatatan akuntabel karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan, namun waktu pelayanan belum menujukkan akuntabel karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Akuntabilitas hasil menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi riau menghasilkan izin usaha perkebunan kelapa sawit yang termasuk dalam kategori pelayanan administratif, evaluasi dilakukan untuk perbaikan pelayanan dengan menyediakan angket survey dan layanan pengaduan, dan terdapat pengawasan secara internal dan eksternal oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan ombudsman. Faktor pendukung akuntabilitas pelayanan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau,meliputi: pertama, adanya sistem informasi dalam pelayanan sehingga dapat mempermudah pemohon, kedua adanya sumber daya aparatur yang baik secara kualitas dan kuantitas. Faktor penghambat akuntabilitas pelayanan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah belum adanya RTRW (rencana tata ruang wilayah) sehingga menghambat penerbitan izin yang menggunakan lokasi termasuk izin usaha perkebunan kelapa sawit.
English Abstract
The 1945 Constitution entrusted the entire apparatus of the state with a mandate to prosper the people. Through the administration of good and responsible government, its form is the accountability of public services. Riau Province is one of the largest foreign exchange earners in Indonesia with the extent of oil palm plantations in Riau Province. To maximize the potential of oil palm plantations and to prevent the occurrence of problems such as illegal plantations, plantations that damage the environment and plantations that harm the community it is necessary for accountability of business licensing services of oil palm plantations The purpose of this study was to determine, describe, and analyze accountability licensing service palm oil plantations seen from the accountability process and accountability of the results conducted by the Department of Investment and One Stop Integrated Services of Riau province and analyze the factors supporting and obstacle licensing services oil palm plantations in the Department of Investment and One Stop Integrated Services Riau Province. This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Riau Province, while the site is in Department of Investment and One Stop Integrated Services. Sources of primary data obtained informant interviews related, while secondary data obtained from the documents that relate to this topic. The technique of collecting data through interviews, observation and documentation. While the research instrument is the researcher themselves, some supporting tools such as interview guides and other tools. In this research use technique of interactive model analysis of researcher through step data collection (pengumpulan data), data condensation (kondensasi data), data display (penyajian data), and conclusion:drawing (menarik kesimpulan dan verifikasi). The results of research conducted by the researcher indicate that the business licensing service of palm oil plantation in Department of Investment and One Stop Integrated Services of Riau Province seen from the accountability of the process indicates that procedures, costs, responses and regulations have been accounted accountable because the implementation has been in accordance with the rules that have been set, but the service time has not shown accountable because it is not in accordance with the rules that have been determined. Accountability results show that the Department of Investment and One Stop Integrated Services of Riau Province outcome palm oil plantation business license is included in the category of administrative services, the evaluation was conducted to improve services by providing a questionnaire survey and complaint services, and there are internal and external supervision by Ministry of Internal Affairs, the Capital Investment Coordinating Board and the ombudsman. Factors supporting the accountability of business licensing services of palm oil plantations in the Department of Investment and One Stop Integrated Services of Riau Province, that is: First, the existence of information systems in the service as to facilitate the applicant, second the existence of good apparatus resources in quality and quantity. The obstacle factor in accountability of palm oil plantation business licensing services at Department of Investment and One Stop Integrated Services of Riau Province is not yet valid RTRW (spatial plan) that obstruct the issuance of licenses to use locations including business licensing of palm oil plantations.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/532/051707686 |
| Uncontrolled Keywords: | Pelayanan publik, akuntabilitas, perizinan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.8 Public administration of general forms of control > 352.84 Licensing, accreditation, certification, chartering, registration; incorporation |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 29 Aug 2017 02:43 |
| Last Modified: | 14 Oct 2020 06:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1826 |
Preview |
Text
Ahmad Hadi.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |