Suwirya, Ida Bagus Gede Partha (2017) Implikasi Yuridis Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Dilegalisasi Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Provinsi Bali). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh perjanjian kredit bank antara pihak bank selaku kreditor dengan pihak Pegawai Negeri Sipil selaku debitor yang mempergunakan fotokopi sk pengangkatan pns yang dilegalisasi sebagai agunan kredit. Dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan menyatakan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah dan/atau Debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Agunan dalam pemberian kredit memiliki arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasihutangnya merupakan faktor yang penting untuk mengurangi resiko tersebut. Meskipun pemberian kredit tersebut berdasarkan kepercayaan, kegunaan agunan dalam perjanjian kredit sangat penting. Kebijakan kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan telah dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutanya disebut PT. BPD Bali). Adanya persaingan kredit yang ketat membuat salah satu Bank mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan debitor menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi. Hal tersebut terjadi karena SK Pengangkatan PNS yang asli telah dijadikan jaminan di PT. BPD Bali. Dalam hal ini, berarti 1 orang nasabah atau debitor telah menggunakan 1 agunan dalam 2 Bank yang berbeda. PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi (selanjutnya disebut PT. BPR. Ashi) terletak di Jalan Raya Sempidi No.8 Kabupaten Badung Provinsi Bali telah menyalurkan kredit kepada para pegawai negeri sipil yang sudah memiliki kredit di PT. BPD Bali dengan menggunakan agunan berupa SK Pengangkatan PNS, dapat kembali mengajukan kredit di PT. BPR Ashi dengan menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan. Dalam hal ini pihak Bank memasukan agunan tersebut kedalam fiducie eigendom overdract (FEO) dalam bentuk perjanjian dibawah tangan yang hanya diwarmeking oleh pihak Notaris. Rumusan masalah pada penelitian ini Mengapa pihak Bank menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit, Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa Pihak Bank memiliki landasan yuridis dalam menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit yaitu melakukan proses analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUPerbankan dengan menggunakan Prinsip 5C, yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions dan 3 (tiga) prinsip lain oleh PT BPR Ashi, yaitu: pendekatan iv kemampuan pembayaran (Repayment capacity approach), pendekatan karakter (Character Approach), pendekatan kelayakan usaha (fesibility approach). Berikut dengan ketentuanketentuan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian kredit bank tersebut. Implikasi Yuridis dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit merupakan benda yang memiliki unsur kebendaan sesuai dengan hukum benda dan klasifikasi hukum jaminan yang dapat digunakan sebagai agunan kredit yaitu : benda yang memiliki sifat tidak berwujud, benda bergerak, benda sudah ada, benda terdaftar dan dapat dijadikan jaminan sesuai dengan klasifikasi hukum jaminan yaitu jaminan yang lahir karena perjanjian, penggolongan jaminan khusus, jaminan yang bersifat kebendaan.
English Abstract
The writing of this thesis is based on the credit agreement of the bank between the bank as the creditor and the Civil Servant as the debtor using the copy of the appointment skill of the pns legalized as collateral for the credit. In Article 1 point 23 of the Banking Law states, collateral is an additional guarantee submitted by the Customer and / or Debtor to the bank in the framework of granting credit or financing facility based on Sharia Principles. Collateral in lending has a belief in the ability and ability of the debtor to pay for it is an important factor to reduce the risk. Although crediting is based on trust, the use of collateral in credit agreements is very important. Credit policy using SK Appointment of civil servants as collateral has been run by PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutanya called BPD Bali). The existence of tight credit competition makes one of the Bank issued a policy by allowing the debtor to use a photocopy of the legalized appointment of civil servants. This happens because the original PNS Appointment Letter has been used as collateral in PT. BPD Bali. In this case, 1 customer or debtor has used 1 collateral in 2 different Banks. PT. Ashi Rural Bank (hereinafter referred to as PT BPR Ashi) is located at Jalan Raya Sempidi No.8 Badung regency Bali Province has disbursed loans to civil servants who already have credit in PT. BPD Bali by using collateral in the form of SK Appointment of civil servants, can re-apply credit at PT. BPR Ashi by using a photocopy of SK Appointment of civil servants who are legalized as collateral. In this case, the Bank enters the collateral into the fiducie eigendom overdract (FEO) in the form of an underwritten agreement that is only diwarmeking by the Notary. The formulation of the problem in this study Why the Bank received a photocopy of SK Appointment of civil servants who are legalized as collateral in the credit agreement, How juridical implications of copy of SK Appointment PNS legalized as collateral in the credit agreement. This study was compiled using empirical juridical research method with the approach of legislation and conceptual approach. Based on the research results have known that The Bank has a legal basis in the receiving photocopies SK appointment of civil servants who legalized as collateral for credit is to do the process of credit analysis is based on the precautionary principle as stated in Article 8 (1) UUPerbankan by using the principle 5C, namely : character, capacity, Capital, Collateral, Conditions and three (3) other principles by PT BPR Ashi, namely: payment capability approach (repayment capacity approach), approaches the character (character approach), the feasibility of the approach (fesibility approach). The following terms are mutually agreed upon and incorporated in the credit agreement of the bank. Implications Juridical in the use of photocopies SK appointment of civil servants who legalized as collateral is an object that has an element of matter in accordance with the laws of matter and legal classification collateral that can be used as collateral for credit are: objects that have properties intangibles, moving objects, objects already exist, the object registered and can be used as collateral in accordance with the vi legal classification guarantees that assurance born of the agreement, the classification of specific assurances, guarantees is immaterial.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.082/SUW/i/2017/041707623 |
| Uncontrolled Keywords: | COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS, SURETYSHIP AND GERARANTEE, BANKS LOANS - LAW AND LEGISLATION, LICENSES, CIVIL SERVICE |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 29 Aug 2017 02:40 |
| Last Modified: | 25 Dec 2020 01:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1824 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (111kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.I.pdf Download (162kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.II.pdf Download (141kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.III.pdf Download (137kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.IV.pdf Download (27kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (40kB) | Preview |
Preview |
Text
TESIS IB GD PARTHA SUWIRYA.pdf Download (545kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |