Saputra, Rizky Dharma (2020) Analisis Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Dalam Membangun Kemandirian Pengelolaan Informasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah telah memiliki perhatian terhadap keterbukaan informasi setidaknya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar dalam usaha mencapai good governance. Urgensi keterbukaan informasi muncul dan menjadi kebutuhan bagi warga negara, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum memuaskan dan cenderung rumit. Tidak banyak badan publik yang dapat dikategorikan informatif dalam menjalankan keterbukaan informasi. Sebagai salah satu pelopor reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan merupakan satu diantara dua kementerian yang tergolong informatif pada tahun 2018, serta memiliki perhatian khusus mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi, dan tentunya hal ini juga berlaku bagi setiap instansi yang berada di bawahnya. Salah satunya adalah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, yang memiliki kontribusi terbesar pada kepuasan pelayanan publik DJP pada tahun 2018. Dengan kata lain, praktisi humas sebagai pelaksana keterbukaan informasi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memiliki performa yang terbilang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen kehumasan dan program komunikasi dijalankan dalam melaksanakan keterbukaan informasi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memiliki pedoman pelaksanaan yang sangat memadai berupa peraturan. Praktisi humas menjalankan peran manajerial maupun teknisi dan berhasil membangun kemandirian dalam manajemen informasi publik. Setiap program komunikasi yang dijalankan berpedoman pada strategi komunikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP. Selain itu ditemukan bahwa komunikasi publik yang dijalankan sesuai dengan model komunikasi publik yang dikemukakan Heise yang mengutamakan transparansi.
English Abstract
The government has paid attention to information disclosure at least since the enactment of Public Information Openness Act Number 14 of 2008. Transparency and accountability are pillars in the effort to achieve good governance. The urgency of information disclosure has emerged and has become a necessity for citizens, although the implementation is still not satisfactory and tends to be complicated. Not many public bodies can be categorized as informative in implementing information disclosure. As one of the pioneers of bureaucratic reform, the Ministry of Finance is one of the two ministries that are classified as informative in 2018, and has special attention regarding the implementation of information disclosure, and of course this also applies to every agency under it. One of them is the East Java III Regional Tax Office, which has the largest contribution to the satisfaction of Directorate General of Taxation's public services in 2019. In other words, public relations practitioners as executors of information disclosure at the East Java III Regional Tax Office have a fairly good performance. This study aims to determine how public relations management and communication programs are carried out in implementing information disclosure at the East Java III Regional Tax Office. This research uses a case study method by conducting interviews and documentation to collect data. Based on the research, it is known that the East Java III Regional Tax Office has very adequate implementation guidelines in the form of regulations. Public relations practitioners play both managerial and technical roles and have succeeded in building independence in public information management. Each communication program implemented refers to the communication strategy published by the Directorate General of Taxation Head Office. In addition, it was found that public communication was carried out in accordance with Heise's model of public communication which prioritized transparency.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520110077 |
| Uncontrolled Keywords: | keterbukaan informasi publik, transparansi, humas pemerintah, manajemen kehumasan, strategi komunikasi, program komunikasi, model komunikasi publik., Public information openness, transparency, government public relations, public relations management, communication strategy, communication programs, public communication model. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management > 352.38 Information management > 352.384 Communication in management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Komunikasi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 31 Jan 2021 04:31 |
| Last Modified: | 18 Apr 2023 01:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/182223 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Rizky Dharma Saputra (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (6MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |