Anzhary, Muhammad Hazmi (2020) Pelembagaan Parlemen Daerah (Studi Kasus: Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Pasca Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Oleh 41 Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2018). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tahun 2018, KPK telah menetapkan beberapa anggota DPRD Kota Malang sebagai tesangka kasus dugaan suap dari Wali Kota nonaktif Moch Anton. Kini, para anggota DPRD yang menjadi tersangka korupsi massal itu telah diganti seluruhnya. Dengan 90 persen anggota dewan menjadi tersangka yaitu berjumlah 41 anggota DPRD, disebutkan bahwa adanya PAW sebagai pengganti anggota DPRD Kota Malang untuk menjalankan tugas yang telah berhenti sesaat. Oleh karena hal tersebut kesiapan kementrian dalam negeri melakukan tindakan secara cepat dengan cara memberikan diskresi untuk pemerintahan Kota Malang. Hasil dilapangan sendiri melihatkan sistem kelembagaan tidak berubah tetapi sifat dari individual lah yang menjadi kunci untuk memperbaiki suatu permasalahan berhenti sementara sistem pelembagaan DPRD Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan teori pendekatan institutional baru melalui perspektif pelembegaan parlemen. Adapun proses institutional baru menurut March dan Olson keadaan ilmiah institusi, yang terorganisasi dalam politik modern yang terasosiasi dengan bagaimana aktor bertindak, dan proses menerjemahkan perliaku manusia ke dalam struktur dan aturan yang terbangun, berkelanjutan, mengubah atau mengeliminasi institusi. Kemudian juga penelitian ini menganalisis tentang kredibilitas dari proses pelembagaan DPRD Kota Malang yang dilihat dari kredibilitas konsistensi para aktor yang menggantikan anggota yang terkena kasus. Hal ini diperlukan guna menganalisis efektivitas proses pelembagaan DPRD Kota Malang setelah terjadinya kasus penangkapan 41 anggota DPRD Kota Malang.
English Abstract
In 2018 the KPK has appointed several members of the Parlement Malang City as a suspect in the alleged bribery case of the inactive Mayor Moch Anton. Now, the DPRD members who are suspected of mass corruption have been completely replaced. With 90 percent of the council members being suspects, totaling 41 DPRD members, it was stated that PAW was a substitute for Malang DPRD members to carry out tasks that had stopped short. Therefore, the readiness of the Ministry of Domestic Affairs to act quickly by giving discretion to the Government of Malang City. This research is a descriptive qualitative research that uses the concept of a new institutional approach through the perspective of parliamentary relief. The new institutional process, according to March and Olson, the scientific state of the institution, which is organized in modern politics is associated with how actors act, and the process of translating human behavior into structures and rules that are built, sustainable, changing or eliminating institutions. Then this study also analyzed the credibility of the Malang City DPRD institutionalization process which was seen from the credibility of the consistency of the actors who replaced the members affected by the case. This is necessary to analyze the effectiveness of the Malang City DPRD institutionalization process after the arrest of 41 Malang City DPRD members.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520110059 |
| Uncontrolled Keywords: | Pergantian Antar Waktu, Pelembagaan Parlemen, Pendekatan Institutional Baru, Recall, Institutional of Parliament, New Institutional Approach |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.8 Local government |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 27 Jan 2021 15:51 |
| Last Modified: | 18 Apr 2023 02:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/182079 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Hazmi Anzhary (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (7MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |