Kusuma, Hanief Heertasada Surya (2020) Upaya Jepang Mewujudkan Keamanan Maritim Melalui Visi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Tahun 2016-2019. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Jepang sebagai negara kepulauan dengan garis pantai salah satu yang terpanjang di dunia sejak lama telah melihat keamanan maritim sebagai fokus mereka terutama dalam konteks Maritime Domain Awareness mereka. Fokus Jepang dalam mewujudkan keamanan maritim adalah Jepang ingin membangun keamanan maritim yang berbasis open and stable seas. Kepentingan maritim yang besar dari Jepang tersebut menemui tantangan yaitu beberapa ancaman maritim dalam mewujudkan open and stable sea. Beberapa jenis ancaman yang paling terlihat adalah piracy dan perilaku ketidakpatuhan beberapa negara dalam menerapkan Law of The Sea dalam UNCLOS 1982. Dalam beberapa tahun belakangan Jepang telah merespon beberapa bentuk ancaman tersebut namun masih bersifat terpisah-pisah dan belum dalam suatu pendekatan konkrit terkait keamanan maritim di kawasan. Indo-Pasifik sebagai sebuah kawasan pada awalnya nomenklatur ini muncul pada tahun 2005 oleh lembaga think-tank Amerika Serikat dalam menjelaskan military assertiveness of China dalam String of Pearl Strategy. Setelah itu terminologi Indo-Pasifik mulai populer dalam menjelaskan kawasan dengan rentang diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Momennya terutama setelah terminologi Asia-Pasifik dirasa tidak lagi cukup bisa menjelaskan wilayah dalam kajian geopolitik. Saat itu Amerika Serikat yang pertama kali menggunakan terminologi Indo-Pasifik dalam dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan. Semakin berkembangnya kawasan Indo-Pasifik membuat berbagai negara selain Amerika Serikat mulai melihat nilai strategis dari Indo-Pasifik dengan mulai merumuskan konsep dalam melakukan pendekatan terhadap Indo-Pasifik termasuk Prancis, Australia, dan Jepang. Jepang sendiri melihat Indo-Pasifik sebagai wilayah strategis mengingat kawasan ini eliputi 38 negara, 44% dari total permukaan dunia, 65% dari populasi global dan 62 % dari total GDP dunia. Ditambah SLOC milik Jepang ketiga-tiganya semua berada di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini mendorong Jepang untuk mengeluarkan sebuah visi untuk menjawab tantangan dan potensi di kawasan Indo-Pasifik yaitu dengan meluncurkan FOIP dimana momennya saat itu adalah dalamm acara TICAD VI di Nairobi, Kenya. Jepang meluncurkan FOIP dalam menjawab nilai strategis milik Indo-Pasifik dengan menekankan keamanan maritim sebagai salah satu aspek pentingnya. Hal ini dapat dilihat dari riilisan dokumen resmi MOFA terkait Indo-Pasifik dimana mewujudkan keamanan dalam maritime domain adalah elemen penting dalam FOIP mengingat jalur perdagangan dan transportasi Jepang banyak bergantung di lautan.
English Abstract
Japan as an archipelago country with one of the longest coastlines in the world has long seen maritime security as their focus, especially in the context of their Maritime Domain Awareness. Japan's focus in realizing maritime security is that Japan wants to build maritime security based on open and stable seas. The great maritime interests of Japan met with challenges namely several maritime threats in realizing the open and stable sea. Some of the most visible types of threats are piracy and non-compliance behavior of several countries in implementing the Law of the Sea in UNCLOS 1982. In recent years Japan has responded to some of these forms of threats but they are still fragmented and not yet in a concrete approach related to maritime security in region. The Indo-Pacific as a region initially coinned in 2005 by the United States think-tank in explaining the military assertiveness of China in the String of Pearl Strategy. After that the Indo-Pacific terminology became popular in explaining the region with a range between the Indian Ocean and the Pacific Ocean. The moment, especially after the term Asia-Pacific, is no longer sufficient to explain the region in geopolitical studies. It was the United States who first used Indo-Pacific terminology in official documents that were issued. The development of the Indo-Pacific region has made various countries other than the United States begin to see the strategic value of the Indo-Pacific by starting to formulate concepts in approaching the Indo-Pacific including France, Australia and Japan. Japan itself sees the Indo-Pacific as a strategic region considering the region includes 38 countries, 44% of the world's total surface, 65% of the global population and 62% of total world GDP. Plus most of Japanese interest are in the Indo-Pacific region. This prompted Japan to issue a vision to answer the challenges and potential in the Indo-Pacific region by launching FOIP where the moment was at the TICAD VI event in Nairobi, Kenya. Japan launched FOIP in answering the Indo-Pacific strategic value by emphasizing maritime security as one of its important aspects. This can be seen from the realization of MOFA's official documents related to the Indo-Pacific where realizing security in the maritime domain is an important element in FOIP considering Japan's trade routes and transportation depend a lot on the ocean.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520110036 |
| Uncontrolled Keywords: | Japan, maritime security, FOIP, Jepang, keamanan maritime, FOIP |
| Subjects: | 300 Social sciences > 327 International relations > 327.1 Foreign policy and specific topics in international relations > 327.11 Specific means of attaining foreign policy goals > 327.116 Alliances |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 27 Jan 2021 06:02 |
| Last Modified: | 18 Apr 2023 02:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/182041 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Hanief Heertasada Surya Kusuma (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (5MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |