Respons Stakeholder Terhadap Kebijakan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus: Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomer 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Saputra, Trio Rengga (2019) Respons Stakeholder Terhadap Kebijakan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus: Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomer 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang baik semakin besar, tetapi hal tersebut masih jauh dari kenyataan karena berbenturan dengan kondisi birokrasi yang masih buruk. Dalam mengurus segala bentuk administrasi pemerintah diharuskan memiliki pelayanan administrasi yang cepat dan mudah. Tapi kenyataan dilapangan dalam melakukan proses pelayanan administrasi, masyarakat masih sering dibingungkan dengan alur birokrasi yang berbelit. Dengan penyatuan pelayanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan juga trasparan. Bupati Banyuwangi Azwar Anas mengeluarkan Peraturan Bupati Nomer 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai wadah Pemda Kabupaten Banyuwangi dalam merespon dan memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokementasi, observasi dan wawancara mendalam dengan informan dengan pertayaan sesuai dengan model implementasi kebijakan Grindle. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon stakeholder terkait Implementasi kebijakan mal pelyanan publik di Banyuwangi serta untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan mal pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan hasil bahwa pelaksanaan kebijkan mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik dilihat dari implementasi dan kompaknya seluruh SKPD dalam mensukseskan program mal pelayanan publik. Namun ditemukan hambatan dalam kebijakan mal pelayanan publik adalah wilayah yang begitu luas sehingga tidak menjangkau seluruh warga Banyuwangi, kurangnya sosialisasi dan informasi terkait mal pelayanan publik.

English Abstract

Public demand for good quality public services is getting bigger, but this is still far from reality because it collides with the poor condition of the bureaucracy. In managing all forms of administration the government is required to have fast and easy administrative services. But the reality in the field in carrying out administrative service processes, the public is still often confused with the bureaucratic path that is complicated. By integrating existing services in Banyuwangi Regency, it is expected to be able to get closer and improve the quality of public services to the community and shorten the service process in order to realize services that are fast, easy, inexpensive, and transparent. Banyuwangi Regent Azwar Anas issued Regent Regulation Number 59 Year 2017 Concerning the Implementation of Public Service Malls as a place for Banyuwangi Regional Government in responding and providing quality services to the community. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through documentation, observation and in-depth interviews with informants with questions in accordance with the model of Grindle policy implementation. This study aims to determine stakeholder responses related to the implementation of public service mall policies in Banyuwangi and to find out the motivating and inhibiting factors in implementing public service mall policies. Based on the results of research conducted by researchers, it was found that the implementation of public service mall policies in Banyuwangi District went well in terms of the implementation and compactness of all SKPDs in the success of the public service mall program. But found obstacles in public service mall policy is a region that is so broad that it does not reach all citizens of Banyuwangi, lack of socialization and information regarding public service mall

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FISIP/2020/179/052003233
Uncontrolled Keywords:	Mal Pelayanan Publik, Implementasi Kebijakan, Kabupaten Banyuwang, Public Service Mall, Policy Implementation, Banyuwangi Regency
Subjects:	300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.14 Local Administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	15 Oct 2020 12:51
Last Modified:	18 Oct 2021 06:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/180827

Text Trio Rengga Saputra (2).pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item