Feriyanti, Titin (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Tanpa Penetapan Pengadilan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pejabat yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugas dan jabatannya senantiasa harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam mematuhi peraturan yang ada, harus senantiasa memperhatikan prinsip hukum dan menerapkan ketentuan Pasal 393 KUHPerdata. Adanya suatu kewajiban hukum apabila seorang ibu ingin menjual tanah dan masih memiliki anak di bawah umur harus adanya penetapan pengadilan sebagai bentuk persetujuan hukum, seharusnya demikian, namun dalam salah satu contoh terhadap Akta Jual Beli Nomor 793/NTH/PPAT/IX/2018 tidak adanya penetapan pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Apa akibat hukum terhadap akta jual beli tanah yang dilakukan oleh ahli waris tanpa penetapan pengadilan? (2) Apa bentuk Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas jual beli tanah yang dilakukan oleh ahli waris tanpa penetapan pengadilan ? Metode Penelitian ini, jenis penelitian Hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian : perundang-undangan, sumber bahan hukum, primer dan sekunder, tehnik penelusuran bahan hukum dengan cara library research, tehknik analisis bahan hukum dilakukan analisis secara sistematis. v Hasil Penelitian : akibat hukum akta jual beli tanah yang dilakukan oleh janda (ahli waris) tanpa penetapan pengadilan adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata secara khusus pada syarat subyektif bahwa pada saat tanah tersebut dialihkan melalui jual beli tidak memerlukan persetujuan dari pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 393 KUHPerdata wajib hukumnya untuk mendapat persetujuan dari pengadilan dengan cara adanya penetapan pengadilan. Sehingga perjanjian itu cacat secara hukum karena syarat subyektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Bentuk Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga secara konstitusi sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil ditambah dengan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya ketika ada pelanggaran atau wanprestasi maka pihak penjual bertentangan dengan undang-undang dan harus bertanggung jawab dan perlindungan hukum tersebut juga bersifat Preventif dan bersifat Represif, karena bertentangan dengan KUHPerdata yang tercantum pada Pasal 400 ; Pasal 401 ; Pasal 402 ; Pasal 1330 ; Pasal 1243 ; Pasal 1267 ; Pasal 1335 ; Pasal 1337 ; Pasal 1365 ; sehingga lahirlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dalam butir ke IX menyatakan bahwa “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang iktikad baik sekalipun kemudian penjual adalah orang yang tidak berhak”, sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada pembeli yang dirugikan karena tidak adanya penetapan pengadilan.
English Abstract
It is essential that an official with an authority to execute tasks and his/her position have his/her capacity to abide by current law, refer to legal principles and implement provisions of Article 393 of Civil Code. Selling a land performed by a mother with a minor must be backed up with a court decision as a form of legal approval and liability the mother holds, and it seems contrary to the fact that sale deed Number 793/NTH/PPAT/IX/2018 did not come with court decision. This research presents the following research problems: (1) what is the legal implication raised from sale and purchase of land performed by an heir without any court decision? (2) What form of legal protection for the third party regarding the sale and purchase of land performed by an heir without any court decision? This research was conducted based on normative legal method with statute approach. Both primary and secondary legal materials were obtained from library research, followed by systematic analysis technique. The research result reveals that the sale deed of a land held by a widow (as an heiress) with the absence of court decision is deemed invalid from the outset, as it contravenes Article 1320 of Civil Code, where subjectively the sale and purchase of the land was not accompanied by court decision. This contravenes Article 393 of Civil Code that always requires an approval from court through court decision. Thus, the agreement was considered legally insufficient since it failed to meet subjective requirement, leading to the fact that the agreement was invalid from the outset. In terms of legal protection constitutionally provided for the third party, Article viii 28 D paragraph (1) of the 1945 Indonesian Constitution and Article 1338 of Civil Code provide a legal protection and guarantee legal certainty and suggest that an agreement serves as a law for parties involved in the agreement. Thus, when a breach of contract takes place, the party who sells the land breaks the law and is responsible for it, and the legal protection given must be both preventive and repressive since this issue contravened Article 400; 401; 402; 1330; 1242; 1267; 1335; 1337; 1365 of Civil Code; this was followed by the issuance of Circular Letter of Supreme Court Number 7 of 2012 stating in point IX “protection must be provided for a buyer with good faith despite the fact that the seller has no rights”. This is aimed to provide protection for the disadvantaged buyer in the absence of court decision.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/FER/p/2019/042001962 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TENURE -- LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Mar 2020 03:47 |
| Last Modified: | 13 Mar 2020 03:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/180408 |
Actions (login required)
 |
View Item |