Penerapan Perda Syariah Sebagai Perwujudan Kesetaraan Gender Di Provinsi Aceh (Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Aceh Tengah)

Saraini, Mustika (2018) Penerapan Perda Syariah Sebagai Perwujudan Kesetaraan Gender Di Provinsi Aceh (Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Aceh Tengah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi perempuan Aceh, dengan menganalisis nilai-nilai perda syariah melalui tingkat kepatuhan masyarakat. Kesetaraan gender dalam sektor publik dapat dilihat dengan perbandingan posisi perempuan Aceh, pada saat terjadinya konflik RI-GAM, setelah perdamaian dan diterapkannya perda syariah terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal (liberal feminisme), karena melihat feminisme yang mengambil ketimpangan-ketimpangan idiologi gender klasik yang menjadi titik awal sebagai perumusan masalah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep kesetaraan gender dan idiologi pembebasan perempuan perspektif Islam untuk melihat munculnya Qanun terkait perempuan sebagai konteks pembelaaan terhadap hak-hak kaum perempuan dalam ranah hukum, yang sering dikenal dengan Jurisprudensi Feminis (peradilan yang membela hak-hak dari perempuan). Penelitian ini menggunakan jenismetode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dan Snowball.Pendekatan ini diharapkan dapat mengkaji aspek-aspek isu kesetaraan gender. Berbicara terkait peraturan daerah provinsi Aceh dan lahirnya qanun terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan disebabkan adanya ketimpangan gender yang dialami perempuan. Kesetraan gender diterapkan dalam perda syariah Aceh, untuk mencapai suatu kondisi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga diatur dalam Qanun nomor 6 tahun 2009 terkait peran dan partisipasi perempuan agar mampu dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, pendidikan, kemananan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Walaupun dalam proses implementasinya terdapat beberapa hambatan dari berbagai pihak.

English Abstract

This study aims to observe the position of Acehnese women by analyzing the values of Sharia Law through the level of public compliance. Gender equality in the public sector can be seen by comparing the Acehnese women position in the RI-GAM conflict, after the peace, and after the implementation of Sharia Law concerning the protection and empowerment of women. This study uses the theory of liberal feminism because it takes the inequalities of classical gender ideology as the starting point of problem formulation. In addition, this study also uses the concept of gender equality and the ideology of women's liberation based on Islamic perspectives to investigate Qanun concerning women as the advocacy of women rights in the law, or also known as Feminist Jurisprudence (a court defending women rights). This research uses the qualitative method with case study approach. Data and information collection was through interview, documentation, and observation. Informant determination technique in this research used Purposive and Snowball Sampling. This approach is expected to examine the aspects of gender equality issues. The regional regulation in the province of Aceh and the stipulation of Qanun concerning the protection and empowerment of women is due to gender inequality experienced by women. Gender equality is applied in Aceh's Sharia Law to achieve a fair condition between men and women in their opportunities and rights as human beings. Consequently, Qanun No. 6 of 2009 is regulated in relation to the role and participation of women to be capable in politic, economy, social, culture, defense, education, national security, and equality in enjoying the development result. In the implementation process, however, several obstacles from various parties occur.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/305.3/SAR/p/2018/041811852
Uncontrolled Keywords: GENDER IDENTITY
Subjects: 300 Social sciences > 305 Groups of people > 305.3 People by gender or sex
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 09 Mar 2020 08:40
Last Modified: 09 Mar 2020 08:40
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/180174
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item