Malik, Hapip (2019) Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan (Studi Penetepan Pengadilan Agama Surbaya Nomor 1366/Pdt.P/2012/PА.Sby dаn Penetepаn Pengаdilаn Аgаmа Tаnjung Bаlаi Kаrimun Nomor 112/Pdt.P/2012/PА.TBK). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tauhun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Syarat melangsungkan perkawinan minimal usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Ketentuan ini dapat disimpangi jika mendapat dispensasi dari pengadilan. Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapannya nomor 1366/Pdt.P/2012/PA.Sby. memberikan dispensasi perkawinan. Permohonan diajukan karena hamil. Sedangkan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tidak dapat menerima permohonan dispensasi perkawinan meskipun dalam keadaan hamil sebagaimana penetapan nomor 112/Pdt.P/2012/PA.TBK. Oleh karena itu terdapat disparitas penetapan Pengadilan Agama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Аpаkаh pentepаn Pengаdilаn Аgаmа Surаbаyа nomor 1366/Pdt.P/2012/PА.Sby menerima dan Penetepаn Pengаdilаn Аgаmа Tаnjung Bаlаi Kаrimun nomor 112/Pdt.P/2012/PА.TBK menolak permohoan dispensasi perkawinan sesuаi dengаn teori keаdilаn? Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dan pendekatan digunakan adalah pendekatan kasus (case aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1366/Pdt.P/2012/PA.Sby, telah sesuai dengan Teori keadilan karena tidak ada penghalang menurut hukum islam terhadap mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Berbeda dengan penetapan Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun nomor 112/Pdt.P/2012/PA.TBK yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan dispensasi perkawinan sehingga tidak dapat memberikan rasa keadilan hanya dikarenakan ketentuan formil. Menurut hukum islam sebagai norma agama yang dianut oleh kedua mempelai telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsung perkawinan, selain calon mempelai perempuan sedang hamil. Hal-hal yang menjadi pengahalang dalam melangsungkan perkawinan juga tidak terdapat di antara kedua mempelai.
English Abstract
Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage defines that marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife, which is aimed to build a happy and perpetual family in reference to the Almighty God. A person must be at least 19 years old for a man or 16 for a woman to get married, unless dispensation is given by court. Religious Court of Surabaya released marriage dispensation through its Decision Number 1366/Pdt.P/2012/PA.Sby regarding pregnancy. On the contrary, Religious Court of Tanjung Balai Karimun rejected the marriage dispensation despite pregnancy as in the Decision Number 112/Pdt.P/2012/PA.TBK, and, thus, this difference sparked disparity. This research is aimed to look into whether the decision accepting the proposal for marriage disparity and the decision rejecting it are relevant to the theory of justice? This thesis employed normative legal method with case and conceptual approaches. The research learns that the Decision of Religious Court of Surabaya Number 1366/Pdt.P/2012/PA.Sby, is relevant to the theory of justice since there was no obstacle, according to Islamic law, for both man and woman to proceed their marriage. Unlike in the Decision of Religious Court of Tanjung Balai Karimun Number 112/Pdt.P/2012/PA.TBK, this decision rejected the proposal of marriage dispensation just to fit with formal provision, and thus it failed to provide justice. Based on Islamic law as a religious norm with which both man and woman comply, they fit to proceed the marriage despite bride’s pregnancy. Moreover, what forbids them to get married was not found between the married couple.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/MAL/d/2020/042000778 |
| Uncontrolled Keywords: | MARRIAGE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 09 Mar 2020 04:10 |
| Last Modified: | 09 Mar 2020 04:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/180137 |
Actions (login required)
 |
View Item |