Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Pemegang Jaminan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Disita Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Abraarsyah, - (2020) Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Pemegang Jaminan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Disita Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penyitaan Jaminan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang cukup menyita perhatian. Terutama bila yang disita tersebut merupakan barang jaminan atas pelunasan suatu hutang. Dalam hal barang sitaan tersebut merupakan Hak Atas Tanah dan Bangunan milik debitur yang sudah menjadi jaminan Bank yang sudah terpasang Hak Tanggungan maupun yang belum terpasang Hak Tanggungan, Atas Kondisi terebut terdapat konflik norma siapa yang harus didahulukan antara kepentingan Bank dan Kepentingan Negara yang diwakili oleh KPK. Dalam Undang – Undang Hak Tanggungan Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Hak Tanggungan itu Sendiri ialah hak jaminan yang dibebankan pada Hak atas tanah sesuai yang dimaksud pada UUPA No.5 Tahun 1960,berikut atau tidak berikut dengan benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,untuk pelunasan hutang tertentu,yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Dalam hal ini jelas Bank sebagai kreditur adalah pihak yang diutamakan, Namun pada Undang – Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 47 menyebutkan atas dasar dugaan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup,penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa perlu izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan objek hak tanggungan oleh KPK merugikan kreditur sebagai pemegang hakP.tanggungan karena objek hak tanggungan tersebut bisa beralih status menjadi milikAnegara. Oleh karena itu pemegangA.hak tanggunganO.tidak dapat lagi melakukanaeksekusi terhadap objeksjaminan ,Hal ini dapat menyebabkan posisi bank dapat terganggu dan terabaikan, maka perlu dijelaskan bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat dilakukan untuk melindungi hak – hak bank sebagai pemegang hak tanggungan.

English Abstract

Seizure of assets is executed by Corruption Eradication Commission (KPK) and it attracts public attention, especially when it comes to asset seizure to pay off debt, involving the debtor’s rights to land and building that are either set as a mortgage right or not. When this is the case, there is a conflict of norm over whether it is the interest of bank or of the state represented by the Corruption Eradication Commission that has to be prioritised. Article 1 point 1 of Law concerning Mortgage Right states that the mortgage right is categorised as guarantee right embedded on the rights to land as in accordance with Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, including or not including all the properties that come as a unity with the land, that is set to pay off debt, that gives a specific position to a particular creditor toward another creditor. In this case, it is clear that the bank as a creditor should be prioritised. However, Law Number 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission Article 47 states that with strong presumption and sufficient initial evidence, the enquirer of Corruption Eradication Commission can execute the seizure without consent of Head of District Court. Seizure of mortgage right by the commission disadvantages the creditor as the right holder since the status of the right can be transferred to state ownership. Mortgage right holder can no longer perform any execution to the object set as the collateral, and this situation interrupts or even neglects the position of the bank. Therefore, it is essential that type of legal protection be determined in order to protect the rights of the bank as the mortgage right holder.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.043 64/ABR/p/2020/042002721
Uncontrolled Keywords:	RORECLOSURE, BANKS AND BANKING
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 6 Transfer > 346.043 64 Mortgages
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	05 Mar 2020 03:14
Last Modified:	18 Apr 2023 01:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179938

Text (DALAM MASA EMBARGO) Abraarsyah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item