Implikаsi Yuridis Terhаdаp Yayasan Yang Berdiri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kartikawati, Ayu (2020) Implikаsi Yuridis Terhаdаp Yayasan Yang Berdiri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang berdiri atau telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, terdapat 2 status hukum bagi Yayasan yan berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan yaitu tetap diakui sebagai badan hukum jika memenuhi Pasal 71 ayat (1) dan tidak diakui sebagai badan hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2). Yang kemudian Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, jika tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sampai batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan Pasal 71 ayat (4) yaitu tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Ketentuan tersebut kemudian dibarengi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang dimana dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Yayasan ini mengatur tentang pelaksanaan dari penyesuaian anggaran dasar yaitu dalam Pasal 15A dan Pasal 37A yang mana di dalam Pasal tersebut mengatur tentang hal-hal yang perlu dilampirkan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar. Peraturan Pemerintah ini membantu Yayasan lama yang belum melakukan penyesuaian angaran dasar hingga batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar ternyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan bagaimana keabsahan dari akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Rumusan masalah ini akan dikaji menggunakan teori kepastian hukum, teori akibat hukum dan teori keabsahan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis. Hasil dan pembahasan atas permasalahan hukum tersebut adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum penyesuaian anggaran dasar yayasan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap Yayasan tersebut yakni Yayasan menjadi kehilangan riwayat pendiriannya dan kekayaannya sehingga akan mengalami v kesulitan terutama dalam mengurus kekayaan yang telah lama dikelola oleh Yayasan serta kesulitan dalam mengurus perijinan. Dan keabsahan akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar selama dalam pembuatan akta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka harus dipisahkan antara perbuatan hukum dan perbuatan administrasinya sehingga akta pendirian yang dibuat tersebut walaupun tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar, tetap sah sebagai akta pendirian bukan sebagai akta penyesuaian karena isi dalam akta pendirian sesuai dengan syarat pendirian Yayasan menurut Undang-Undang dan memiliki daya mengikat bagi para pihak.

English Abstract

This research embarked from the provision regarding adjustment to Articles of Association for the foundation established before the effectuation of Law Number 16 of 2001 concerning Foundation. Based on Article 71 of Law Number 28 of 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundation, there are two legal statuses for a foundation whose establishment precedes the effectuation of Law concerning Foundation. First, the foundation is still recognised as a legal entity when it complies with the regulation in Article 71 paragraph (1) or recognition cannot be given when a foundation refers to the provisions in Article 71 paragraph (2). Furthermore, the foundation is required to adjust its articles of association to the provisions in Law concerning Foundation, or Article 71 paragraph (4) will be imposed, in which the term “foundation” cannot be used before the name of the business entity or it could even lead to the dismissal of the foundation based on the proposal submitted by prosecutors or by authorised parties. The provisions came alongside the issuance of Government Regulation Number 63 of 2008 concerning Implementation of Law concerning Foundation that was then amended to Government Regulation Number 2 of 2013 that regulates the arrangement of adjustment to the articles of association as in Article 15A and Article 37A. The Articles specifically regulate elements that have to be attached to adjust to the articles of association. This Government Regulation is intended to help the old foundation to adjust to the articles of association within the time period regulated in Law concerning Foundation. The research problems studied involve: what is the legal implication on the foundation established before the effectuation of Law concerning Foundation when the adjustment to the articles of association is not relevant to the provisions in legislation and how is the validity of the deed of establishment made for the adjustment to the articles of association when it is not relevant to the legislation? All the problems were studied with reference to the theories of legal certainty, legal implication, and validity. Normative juridical methods and statute approach were employed. Primary and secondary legal materials were obtained and analysed based on grammatical, systematic, and teleological interpretations. The discussion results reveal that the legal implication arising from the issue may cause the loss of establishment history and assets. It can even lead to another issue where dealing with assets and permit may also encounter difficulties. If the validity of vii the deed of establishment is aimed to adjust to the articles of association as long as the making of the deed has met the requirement of the validity of an agreement, legal action and administrative measures should be separated so that the deed of the establishment will remain valid as the deed of establishment, not as the deed of adjustment despite the fact that it may not fulfil the provisions in the legislation because the content of the deed of establishment is still relevant to the requirements of establishment of the foundation according to the Law, and it is binding to all parties.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.064/KAR/i/2020/042002017
Uncontrolled Keywords:	NON PROFIT ORGANIZATION--LAW AND LEGISLATION
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.064 Nonprofit organizations
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	04 Mar 2020 08:32
Last Modified:	13 Jan 2023 04:14
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179898

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Ayu Kartikawati (2).pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (5MB)

Actions (login required)

View Item