Ponto, Muhammad Randy (2019) Analisis Kerjasama Antar Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Pemerintah Kota Bekasi (Studi Kasus: Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk, memahami dan mendeskripsikan tentang kerjasama antar Pemerintah Kota dalam kebijakan pembangunan yang melintasi antara kedua wilayah kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol dan Undang-udang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, metode yang dipakai adalah Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer yaitu wawancara, dandata sekunder, diperoleh dari dokumen yang dianalisis menggunakan teknikkondensasi data serta keabsahan datanya menggunakan triangulasidata. Jalan tol Becakayu merupakan jalan tol yang berada pada wilayah kota Jakarta Timur dan kota Bekasi. Secara langsung maupun tidak langsung kebijakan yang melintasi lebih dari satu wilayah kota administrasi terdapat hubungan kerjasama di dalamnya. Kebijakan pembangunan Becakyu ini merupakan program Dirjen Bina Marga PUPR yang menjadi tanggung jawab dari pemerintahan kota Jakarta Timur dan Bekasi.. Oleh karenanya dalam penelitian ini mendapati rumusan masalah yaitu: Bagaimana hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Bekasi dalam menyukseskan Pembangunan Jalan Tol Becakayu? Berdasarkan hasilyangdiperolehpenelitimengenai hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Pemerintah Kota Bekasi yaitu: implementasi kerjasama antar daerah yang meliputi proses perencanaan kebijakan, adanya komitmen antara Pemerintah Kota, pola komunikasi, pola koordinasi, dan kapasitas dari masing-masing pemerintah kota. Selain itu peranan dari masingmasing pemerintah kota juga sejalan dengan pendekatan dimensi sound governance yang didalamnya terdapat proses, struktur, kognisi dan nilai, konstitusi, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, globalisasi, dan etika, akuntabilitas dan transparasi. Disamping itu hasil penelitian ini ditemukan bahwa dominasi Pemerintah Pusat (Kementrian PUPR) sebagai penyambung lidah antara pemerintah kota sangat besar pernanya, sehingga hubungan kerjasma dan peran pemerintah kota hanya sebatas wilayah otonomi
English Abstract
This study aims to, understand and describe cooperation between the City Government in development policies that cross between the two city areas based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2005 concerning toll roads and Law No. 2 of 2012 concerning land in the public interest. In this research, calculation methods were used is qualitative descriptive to technique turnaround, primary data using the interview and secondary data, obtained of the document analyzed using a technique condensation data and the validity of the data using triangulation data. Becakayu Toll Road is a toll road located in the area of East Jakarta and Bekasi. Directly or indirectly policies that cross more than one administrative city area have a cooperative relationship between each goverment. The Becakyu development policy is the program of the Director General of Public Works and Public Works PUPR which is the responsibility of the East Jakarta and Bekasi municipal governments. Therefore in this study the problem formulation is found: How is the cooperative relationship between the Government of East Jakarta and Bekasi City in the success of Becakayu Toll Road Development? Based on results obtaind by researches in the study of the cooperation relationship between the East Jakarta City Government and Bekasi City Government is: the implementation of inter-regional cooperation which includes the policy planning process, the commitment between the City Government, communication patterns, coordination patterns, and the capacity of each city government. In addition, the role of each city government is also in line with the sound governance dimension approach in which there is a process, structure, cognition and values, constitution, organization and institution, management and performance, policy, sector, globalization, and ethics, accountability and transparency. Besides that the results of this study found that the dominance of the Central Government (Ministry of PUPR) as a mouthpiece between the city government is very large, so that the working relationship and the role of the city government is only limited to the autonomous region
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/1055/052000590 |
| Uncontrolled Keywords: | Kerjasama Antar Derah, Sound Governance, Pemerintah Kota, Pemerintah Pusat-Regional Cooperation, Sound Governance, City Government, Central Government |
| Subjects: | 300 Social sciences > 307 Communities > 307.1 Planning and development > 307.14 Development > 307.141 6 Urban development |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Agus Wicaksono |
| Date Deposited: | 10 Aug 2020 07:55 |
| Last Modified: | 10 Aug 2020 07:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179143 |
Actions (login required)
 |
View Item |