Puspitasari, Dea Aviolita (2019) Peran Pemerintah Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( Peran Disnakertrans Kota Malang Dalam Menjamin Perlindungan Hukum, Ekonomi Dan Sosial Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya pekerjaan maka manusia dapat hidup layak untuk dapat memenuhi kehidupan diri sendiri dan keluarganya, namun, keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap PMI, mengingat masih banyaknya kasus-kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap PMI di negera lain. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap PMI sebagai wujud dari implementasi Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan milik James Anderson. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Informannya adalah perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Malang, beberapa mantan PMI yang pernah bermasalah dan perwakilan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya peran DISNAKERTRANS kota Malang dalam melindungi PMI sebagai wujud dari implementasi UU nomor 18 tahun 2017 belum maksimal, ditinjau dari masih adanya beberapa hambatan antara lain tentang kesadaran PMI mengenai pentingnya dokumen kerja, stigma PMI mengenai rumitnya pelaporan permasalahan, serta negara tujuan kerja yang belum memiliki regulasi yang jelas tentang perlindungan tenaga kerja asing.
English Abstract
A job has important meaning in human life, because with job, humans can live well in order to fulfill their life and family’s, however, job vacancies in Indonesia are limited and make many Indonesian citizens choose to work abroad as Indonesian Migrant Workers. The government hasn’t yet provided optimal protection for PMI, considering that there are still many cases of inhumane treatment of PMI in other countries. This research focuses on the role of the government in providing protection for PMI as a manifestation of the implementation of Law number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. It used Theory from James Anderson’s policy evaluation theory. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The informants were representatives from DISNAKERTRANS Malang, several ex-PMI and Indonesian Migrant Workers Union (SBMI). The results of this study indicate that the role of Malang DISNAKERTRANS in protecting PMI as a manifestation of the implementation of Law number 18 of 2017 has not been maximal, in terms of the presence of a number of obstacles, including PMI awareness about the importance of work’s documents, PMI's stigma about the complexity of reporting the problem, and countries for work that do not yet have clear regulations on the protection of foreign workers.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/1111/052000646 |
| Uncontrolled Keywords: | DISNAKERTRANS, PMI, SBMI, Implementation, Law-DISNAKERTRANS, PMI, SBMI, Implementasi, UU |
| Subjects: | 300 Social sciences > 331 Labor economics > 331.5 Workers by personal attributes other than age > 331.54 Workers in special economic situations > 331.544 Migrant and casual workers |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Agus Wicaksono |
| Date Deposited: | 18 Aug 2020 03:12 |
| Last Modified: | 18 Aug 2020 03:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178749 |
Actions (login required)
 |
View Item |