Hidayawati, Nur (2019) Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas (Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemilihan umum seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pelaksanaannya sudah pasti tentu melibatkan masyarakat dalam menetukan rotasi kepemimpinan, termasuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan umum telah mengatur hak penyandang disabilitas saat proses pemungutan suara dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pembahasan terkait hak politik bagi penyandang disabilitas ini baru dikaji dan diupayakan untuk diterapkan pada saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Sehingga bagi Kota Malang yang baru melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 dengan pemilih disabilitas yang cukup banyak perlu dikawal dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik yang berlokasi di Kota Malang dengan situs di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Sedangkan data sekunder, peneliti peroleh dari dokumentasi. Instrumen penelitian ini terdiri dari peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya. Peneliti menggunakan metode analisis Creswell dengan fokus penelitian pada isi kebijakan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Proses Pemungutan Suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah berasal dari KPU dan masyarakat penyandang disabilitas. Manfaat yang dihasilkan dari kebijakan dapat dirasakan masyarakat penyandang disabilitas secara langsung saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan dan secara tidak langsung KPU juga mendapat manfaat berupa data partisipasi masyarakat penyandang disabilitas. Dampak perubahan yang dicapai dari adanya kebijakan adalah bertambahnya kesadaran masyarakat penyandang disabilitas untuk turut menyuarakan aspirasinya pada saat pesta demokrasi. Letak pengambilan keputusan dalam kebijakan adalah KPU RI selanjutnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pelaksana atau aktor yang terlibat dalam kebijakan ini adalah KPUD Kota Malang, badan ad hoc yang dibentuk dan masyarakat penyandang disabilitas. Serta sumber daya yang dikerahkan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang ada.
English Abstract
General elections as mentioned in the Undang-Undang Pemilihan Umum Number 7 Year 2017 are the means of sovereignty of the people. Implementation will certainly involve the community in the rotation of leadership, including people who have special needs or disability. The General Election Commission (KPU) as the organizer of elections has set the right of the disability during the voting process in PKPU Number 8 Year 2018. The discussion relating to political rights for the disabled is newly studied and sought to be applied at the time of the regional head election in 2015. Therefore, for the new city of Malang to carry out regional head selection in the year 2018 with a disability that has enough need to be controlled in the process of implementing the policy. This research uses a qualitative research type with a descriptive analytical approach located in Malang City with a site at the Regional Electoral Kommission (KPUD) of Malang city. The data source comes from the primary data and secondary data. This primary Data is obtained through interviews. While secondary data, researchers gain from the documentation. The research instruments consist of researchers themselves, interview guidelines and other supporting devices. Researchers used the method of analysis Creswell with a focus on research on the content of KPU Policy Number 8 year 2018 about the voting process. The results showed that interests affecting policy implementation are derived from the KPU and people with disabilities. The benefits resulting from the policy can be felt by people with disabilities directly when at the polling stations (TPS) although still found some deficiencies and indirectly KPU also benefit from the form of data community-disability participation. The impact of change from the existence of a policy is the increased awareness of people with disabilities to contribute to their aspirations during a democratic party. The location of the decision making in the policy is the KPU RI hereinafter implemented by KPU Province and KPU Regency/city. Executor or actors involved in this policy are KPUD Kota Malang, formed ad hoc body and people with disabilities. As well as resources deployed in supporting the success of policy implementation, among other human resources, budgets and infrastructure facilities.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/889/052001054 |
| Uncontrolled Keywords: | implementasi, kebijakan KPU, pemungutan suara, penyandang disabilitas implementation, KPU policy, voting, disability |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 07 Oct 2020 14:20 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 00:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178551 |
Preview |
Text
Nur Hidayawati.pdf Download (10MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |