Pertanggung Jawaban Notaris Penerima Protokol Atas Protokol Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia

Prawani, Ni Kadek Candika (2019) Pertanggung Jawaban Notaris Penerima Protokol Atas Protokol Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan tesis ini diteliti karena adanya kekaburan hukum yang mengatur mengenai Notaris Penerima Protokol yang mana Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat suatu akta autentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Akta autentik dalam kewenangan notaris dimaksudkan agar dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan akta sebagai alat bukti sempurna. Maka dari itu akta autentik yang merupakan bagian dari protokol notaris merupakan suatu arsip negara sehingga harus disimpan dan dipelihara dengan baik, oleh karena itu apabila seorang notaris meninggal dunia maka protokol dari notaris tersebut akan diserahkan kepada notaris lain yang disebut dengan notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Apabila dikemudian hari terdapat sengketa atau permasalahan hukum terhadap protokol yang diterima oleh notaris penerima protokol, maka notaris penerima protokol harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang berwenang. Hal ini mengakibatkan adanya resiko bagi notaris penerima protokol ketika menerima protokol dari notaris lain, padahal jelas diketahui bahwa notaris penerima protokol bukanlah pembuat protokol dari protokol yang telah diterimanya dari notaris lain. Sehingga adanya kekaburan hukum yang terjadi terhadap perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol apabila terjadi permasalahan hukum terhadap protokol yang diterima oleh notaris penerima protokol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris Penerima Protokol, yang disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dengan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer; sekunder; dang tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Pertanggung jawaban dari Notaris Penerima Protokol hanya sebatas pada pertanggung jawaban secara administratife yaitu dalam menyimpan, memelihara dan mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu perlindungan bagi Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia dirasakan mengalami kekaburan, perlindungan hukumnya hanya sebatas pada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan pada saat Protokol yang diterima Notaris Penerima Protokol mengalami suatu permasalahan hukum pada substansi ataupun isi dari protokol tersebut, yang mengakibatkan notaris penerima protokol menjadi tergugat.

English Abstract

The writing of this thesis was investigated because of the obscurity of the law governing the Notary Recipient of the Protocol in which a Notary is a public official authorized to make an authentic deed in accordance with the laws and regulations that govern. Authentic deeds within the authority of the notary are intended to be used by the public who need a deed as a perfect proof. So from that authentic deed which is part of the notary protocol is a state archive so that it must be stored and maintained properly, therefore if a notary dies then the protocol of the notary will be submitted to another notary called the notary receiving protocol designated by Majelis Pengawas Daerah (MPD). If in the future there is a dispute or legal issue against the protocol received by the notary receiving the protocol, the notary recipient of the protocol must deal with the law enforcement authorities. This results in a risk for the notary recipient of the protocol when receiving protocols from other notaries, even though it is clearly known that the protocol recipient notary is not the protocol maker of the protocol he has received from another notary. So that there is a legal obscurity that occurs against legal protection for notary recipients of the protocol in the event of legal problems against the protocol received by the notary recipient of the protocol. The purpose of this study is to examine and analyze legal protection against Notary Recipient Protocols, which are compiled using normative juridical research methods with legislative approaches, case approaches and conceptual approaches. With legal materials used, namely primary legal material; secondary; and tertiary. Legal material collection techniques in the form of library research. The responsibility of the Notary Recipient of the Protocol is only limited to administrative responsibility, namely in storing, maintaining and issuing grosse deeds, copies of deed or quotation deeds, in accordance with those stipulated in the Notary Position Act, in addition to protection for Notaries in carrying out their duties his position as Notary Recipient of Protocol from a Notary who has died is felt to be obscured, his legal protection is only limited to the approval of the Majelis Kehotmatan Notaris in terms of giving approval or rejection when the Protocol received by the Recipient Notary experiences a legal problem with the substance or the contents of the protocol , which resulted in the protocol recipient notary being the defendant.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/347.016/PRA/p/2019/041906521
Uncontrolled Keywords:	NOTARIES, OTHER OFFICIALS
Subjects:	300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	28 Jan 2020 03:32
Last Modified:	21 Oct 2021 06:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178409

Text Ni Kadek Candika Prawani (2).pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item