Maulidah, Nurul (2019) Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Norma-norma pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tercantum dalam bab XIII aturan peralihan pasal 65 Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974, rumusan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing” berdasarkan norma tersebut, hak masing-masing istri atas harta bersama tersebut adalah sama, yakni masing-masing istri mendapat setengah bagian atas harta bersama yang diperoleh dengan suami. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dirumuskan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan terhadap hak istri-istri dalam pembagian harta bersama perkawinan poligami. Namun, keadilan dalam implementasi norma tersebut adalah keadilan dengan memberikan bagian yang sama kepada masing-masing istri tanpa memperhatikan aspek lainnya. Norma Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan sepenuhnya untuk mempertimbangkan porsi atau bagian masing-masing dalam pembagian harta bersama. Ketidakjelasan norma tersebut dapat menimbulkan dampak antara lain disparitas putusan Pengadilan dalam mengadili sengketa harta bersama. Pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk membuat ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang berbeda atau menyimpangi Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diikuti dengan ketentuan alasan-alasan atau kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan pengadilan. Hal demikian menimbulkan disparitas putusan, yakni putusan yang memberikan porsi/bagian sesuai dengan pendapat majelis hakim yang mengadili. Dalam kasus yang sama bisa terjadi putusan yang berbeda dalam porsi pembagiannya. Hal demikian terjadi karena tidak ada ukuran atau kriteria yang ditentukan oleh norma untuk dijadikan pedoman majelis hakim dalam mengadili perkara pembagian harta bersama perkawinan poligami Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis hakikat keadilan dalam pembagian harta bersama perkawinan poligami, menganalisis makna “hak yang sama” dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menganalisis alasan/kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan Pengadilan untuk menentukan pembagian harta bersama perkawinan poligami yang berbeda atau menyimpangi norma Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder disimpulkan bahwa Hakikat Keadilan dalam pembagian harta bersama perkawinan poligami adalah keadilan yang harus mempertimbangkan aspek waktu terjadinya hubungan hukum dalam perolehan harta bersama. Adapun yang menjadi harta bersama yang dibagi dalam perkawinan poligami adalah harta yang diperoleh suami selama perkawinan. Harta yang diperoleh masing-masing istri tetap menjadi hak istri. Konsep harta bersama yang memasukkan harta yang diperoleh istri selama perkawinan akan menimbulkan ketidakadilan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami karena harta yang dibagi itu bisa jadi berasal dari harta salah seorang istri. Makna “hak yang sama” dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa semua istri mempunyai hak atas harta bersama perkawinan poligami, akan tetapi hak masing-masing istri tersebut tidak sama. Bagian yang menjadi hak masing-masing istri atas harta bersama perkawinan poligami ditentukan oleh waktu terjadinya hubungan hukum seorang suami dengan masing-masing istri, dapat dijelaskan sebagai berikut: Hak atas harta bersama suami dan istri pertama adalah harta yang diperoleh sebelum suami melakukan perkawinan yang kedua, dengan bagian masing-masing separuh. Setelah perkawinan dengan istri kedua, maka harta bersama menjadi hak suami, istri pertama, dan istri kedua, dengan bagian masing-masing sepertiga. Setelah perkawinan dengan istri ketiga, maka harta bersama menjadi hak suami, istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga, dengan bagian masing-masing seperempat. Dan Setelah perkawinan dengan istri keempat, maka harta bersama menjadi hak suami, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat, dengan bagian masing-masing seperlima. Alasan/kriteria yang menjadi pertimbangan Pengadilan untuk menentukan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang berbeda atau menyimpangi norma Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain: - adanya perjanjian perkawinan; - hukum adat atau hukum agama menentukan lain; - asal usul harta bersama terwujud dalam perkawinan poligami; - terjadi kesepakatan atau perdamaian antara para pihak; dan - Aspek kemaslahatan
English Abstract
The norms for division of marital property in polygamy are contained in chapter XIII of the transitional provision of article 65 of Law Number 1 of 1974, formulation of Article 65 paragraph (1) letter c of Law Number 1 of 1974 on Marriage stating that "each wifehas an equal right to marital property that was acquired since the time of her marriage" based on this norm, each wife has equal rights to the marital property, i.e. each wife gets half the share of marital property acquired by the husband. Article 65 paragraph (1) letter c of Law Number 1 of 1974 on Marriage is formulated to provide legal protection and justice for the rights of wives in the division of marital property in polygamy. However, justice in the implementation of these norms is the justice by giving equal share to each wife without regard to other aspects. The norm of Article 65 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage gives full authority to the court to consider the portion or share of each person in the division of marital property. The ambiguity of this norm can have impacts, among others are the disparity in the court decision in adjudicating a marital property dispute. Granting authority to the court to establish a provision regarding the division of marital property in polygamy that are different or deviate from Article 65 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage is not followed by provisions of reasons or criteria that can be considered by the court. Such matter raises disparity in the decision, which is decisions that give portion/share in accordance with the opinion of the panel of judges presiding. In the same case a different decision can occur in the portion of the division. This happens because there is no measure or criteria determined by the norm to be used as a guideline for judges in adjudicating matters of the division of marital property in polygamy. The purpose of this research is to analyze the nature of justice in the division of marital property in polygamy, analyze the meaning of "equal right" in Article 65 paragraph (1) letter c of Law Number 1 of 1974, analyze the reasons/criteria that can be considered by the Court to determine the division of marital property in polygamy that are different or deviate from the norm of Article 65 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. Based on the analysis of the results of research of primary and secondary legal materials, it was concluded that the nature of justice in the distribution of marital property in polygamy is a justice which must consider the time aspect of the legal relationship in the acquisition of marital property. Moreover, marital property that is distributed in polygamy are properties acquired by the husband during the marriage. The properties acquired by each wife remain her right. The concept of marital property which includes the properties acquired by the wife during the marriage will lead to inequity in the division of marital property in polygamy because the marital property may originate from the property of one of the wives. The meaning of "equal right" in Article 65 paragraph (1) letter c of Law Number 1 of 1974 on Marriage is that all wives have the right to the marital property in polygamy, but the rights of each wife are different. The share that becomes the right of each wife on the marital property in polygamy is determined when the legal relationship between the husband and each wife occurs, and it can be explained as follows: The right to the marital property of the husband and the first wife is the property acquired before the husband entered the second marriage, where the property is divided into two equal share. After marriage with the second wife, the marital property becomes the right of the husband, first wife and second wife, where the property is divided by three equally. After marriage with the third wife, the marital property becomes the right of the husband, first wife, second wife, and third wife, where the property is divided by four equally. And after marriage with the fourth wife, the marital property becomes the right of the husband, first wife, second wife, third wife, and fourth wife, where the property is divided by five equally. The reasons/criteria considered by the Court to determine the distribution of marital property in polygamy that are different or deviate from the norms of Article 65 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage including: - marital agreement; - customary law or religious law determining otherwise; - the origin of the marital property manifested in polygamy; - there is an agreement or reconciliation between the parties; and - benefit aspect
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/346.016/MAU/p/2019/061909659 |
| Uncontrolled Keywords: | POLYMY--LAW AND LEGISLATION, MARRIAGE LAW, INHERITANCE AND SUCCESSION--LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 28 Jan 2020 03:11 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 03:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178406 |
Preview |
Text
Nurul Maulidah (2).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |