Prianto, Jovita Sonia (2018) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dan Notaris Dalam Praktik Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum dan keabsahan perjanjian pinjam nama (nominee) terkait hak atas tanah di Indonesia serta memberikan solusi bagi WNA yang ingin memperoleh hunian di Indonesia. Perjanjian pinjam nama sering digunakan oleh para WNA yang ingin memiliki properti baik untuk hunian atau kepentingan bisnis di Indonesia. Belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perjanjiian ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait hak atas tanah. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perjanjian nominee terkait hak atas tanah di Indonesia dan perlindungan hukum bagi para pihak dan notaris dalam praktik perjanjian nominee terkait hak atas tanah yang berakibat merugikan para pihak dan notaris di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis Selanjutnya, setiap sumber yang diperoleh juga akan dihubungkan satu dengan lainnya dan nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum dan batal demi hukum. Guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak (WNI dan WNA) serta notaris, perlu adanya suatu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu dengan membuat peraturan khusus tentang perjanjian pinjam nama (nominee) terkait hak atas tanah di Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mengikuti langkah pemerintah Thailand dan Filipina yang secara khusus melarang seluruh bentuk pinjam nama (nominee) dalam segala hal yang hanya dapat dimiliki atau dinikmati oleh warganegaranya dengan menambahkan pasal dalam UUPA yang melarang penggunaan atau peminjaman identitas WNI untuk hal-hal yang merupakan hak istimewa atau privilege WNI salah satunya terkait dengan hak milik atas tanah.
English Abstract
This research is aimed to analyse legal protection and legality of nominee agreement regarding right to land in Indonesia and to provide solution for foreigners who plan to buy houses in Indonesia. Nominee agreement is quite common among foreigners who wish to buy houses for either business or individual purpose. There is no regulation regulating this act also triggers a problem over right to land in Indonesia. This research discusses the legality of nominee agreement related to right to land in Indonesia and legal protection for all parties and the Notary in the nominee agreement practice in right to land, probably resulting in loss faced by parties and notaries in Indonesia. This is a normative juridical research with statute and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained and analysed by means of grammatical and systematic interpretation techniques. The sources used were then connected to each other to come to a solution for the issue discussed. The research result indicates that the nominee agreement is a form of infringement of law and it is invalid from the outset. To provide legal protection for all parties (Indonesian citizens and foreign nationals) and notaries, preventive legal protection is needed in which special regulation that should regulate nominee agreement must be made. Indonesia government may follow Thailand and Philipines who has been specifically prohibit all forms of nominees in any local citizen privilege such as right to land. Indonesian government may adding some section in the UUPA which prohibiting the usage or lending of Indonesian citizenship for any local privilege such as right to land.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/PRI/p/2018/041808418 |
| Uncontrolled Keywords: | OTHER OFFICIALS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 27 Jan 2020 01:36 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 01:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178364 |
Preview |
Text
Jovita Sonia Prianto (2).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |