Zuhad, Shofi Fairuz (2018) Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan Pada Sektor Publik (Studi tentang Aspek Penahapan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sejak 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan Kebijakan untuk penahapan pendaftaran sebagai peserta BPJS tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013. Institusi pendidikan menjadi sasaran dari BPJS Ketenagakerjaan karena didalamnya memiliki tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan atas pekerjaannya. Universitas Brawijaya telah mendapatkan sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan Malang dan menyetujui adanya kebijakan tersebut. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Brawijaya memiliki tenaga kerja cukup banyak, akan tetapi masih belum mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Fokus utama pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan penahapan kepesertaan BPJS Ketengakerjaan di Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Penahapan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya dengan melihat aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Universitas Brawijaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penahapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya gagal diimplementasikan di tahun 2017. Hal yang mendasari kegagalan implementasi kebijakan penahapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya adalah tidak adanya perencanaan anggaran oleh Pimpinan Universitas Brawijaya untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Rektor Universitas Brawijaya memberikan jaminan bagi pekerjanya berupa santunan untuk pemeliharaan kesehatan dan kematian, akan tetapi besaran yang diperoleh jauh lebih kecil dari manfaat yang diterima jika menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan.
English Abstract
The establishment of Social Security Provider through Law Number 24 Year 2011 on National Social Security Provider is the implementation of national social security program which aims to provide welfare guarantee for all Indonesian people. Employers other than state organizers in accordance with the scale of their business since July 1, 2015 must register its employees to be a participant in Social Security Provider of Manpower (BPJS Ketenagakerjaan). Policy for registration stages as BPJS Ketenagakerjaan participants are set in the Presidential Regulation No. 109 Year 2013. Educational institutions are targeted by BPJS Ketenagakerjaan because in it has a workforce that has not get a guarantee for his work. Brawijaya University has received socialization from BPJS Ketenagakerjaan of Malang and approved the existence of the policy. As a State University, Brawijaya University has a lot of manpower, but still has not enlisted its workers to become a participant in BPJS Ketenagakerjaan. The main focus of this research is the implementation of membership staging policy of BPJS Ketenagakerjaan in Brawijaya University. This research uses descriptive qualitative method. The purpose of this research is to describe the implementation of membership staging policy of BPJS Ketenagakerjaan in Brawijaya University by looking at communication, resource, disposition, and bureaucracy structure. To analyze the obstacles faced by Brawijaya University in implementing the policy and efforts made to overcome obstacles in implementation. The results of this study indicate that the implementation of membership staging policy of BPJS Ketenagakerjaan in Brawijaya University failed to be implemented in 2017. The underlying failure of the implementation of membership staging policy of BPJS Ketenagakerjaan in Brawijaya University is the absence of budget planning by the Brawijaya University to pay contributions BPJS Ketenagakerjaan. Rector of Brawijaya University provides guarantees for workers in the form of compensation for the maintenance of health and death, but the amount obtained is much smaller than the benefits received if a participant in BPJS Employment.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.02/ZUH/i/2018/041809369 |
| Uncontrolled Keywords: | LABOR LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.02 Government-sponsored insurance |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 24 Jan 2020 02:25 |
| Last Modified: | 24 Jan 2020 02:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178323 |
Actions (login required)
 |
View Item |