Mido, Muhammad Tiantanik Citra (2018) Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap (Studi di Wilayah Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik guna menjamin kepastian hukum penghadap dalam suatu perjanjian. Dalam pembuatan akta otentik, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, disisi lain Notaris membutuhkan bantuan staf Notaris guna mempermudah pekerjaannya. Permasalahan yang terjadi dalam praktik Kenotariatan membacakan akta tidak lagi menjadi kewajiban oleh sebagian Notaris namun ada peran staf Notaris yang dapat menggantikan kewajiban Notaris dalam membacakan akta di hadapan penghadap. Sehingga norma dalam UUJN tidak memiliki kekuatan mengikat bagi Notaris, serta terjadi kekosongan norma hukum pada UUJN mengenai peran staf Notaris dalam membantu kinerja Notaris. Hal ini juga dapat menimbulkan permasalahan dan makin banyaknya kasus yang muncul dalam dunia Kenotariatan. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang di angkat oleh pemerintah memiliki kewenangan yang bersumber dan diberikan langsung oleh Undang-undang, berdasarkan jabatannya mempunyai hak ataupun wewenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya karena adanya hubungan kerja antara Notaris dengan staf Notaris. Kedua, akta Notaris sebagai alat pembuktian yang sempurna, jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan dapat dibuktikan, dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta dibawah tangan dan nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Ketiga, tanggung jawab perdata Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan penghadap apabila menimbulkan kerugian, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, berupa ganti kerugian Materiil dan Immateriil.
English Abstract
A Notary Public is authorised to make an authentic deed to provide legal certainty in an agreement. In the making of an authentic deed, a Notary Public is obliged to read the deed aloud before a party, as regulated in Article 16 Paragraph (1) letter (m) of UUJN. In addition, a Notary Public also needs a staff to assist his/her work. However, in reality, reading a deed aloud is no longer the sole responsibility of a Notary Public, but his/her staff can take over this responsibility to read aloud when a Notary Public is not available. As a result, the norm in UUJN has no power in the position of the Notary Public, and there is a lack of the legal norm in UUJN in terms of the role of Notary Public’s staff in assisting the Notary Public’s work. This could also trigger an issue in notarial scope. This research employed legal sociological approach. From the research result, it could be concluded that: firstly, a Notarial Public as a public official appointed by government holds authority which is based on and given by Law. With a position as a Notary Public, the Notary Public has a right or authority to give command to his/her staff at work. Secondly, Notarial deed is an authentic proof. When inappropriate procedure, which is not met and fails to be proven, is found, it is considered as the deed made privately, which can be proven before a Judge. Thirdly, when there is a loss caused regarding the responsibility to read the deed aloud before a party, every party involved could propose for compensation to the Notary Public due to the loss caused, as this is seen as an act which is against the law. This is relevant to Article 1365 of Civil Law on Compensation for material and immaterial loss.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/MID/t/2018/041803784 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES, DEEDS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Jan 2020 09:10 |
| Last Modified: | 19 Jan 2021 03:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178314 |
Actions (login required)
 |
View Item |