Talitha, Septy Amelia Nur (2018) Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Perempuan Dalam Formulasi Kebijakan Responsif Gender (Studi Pada Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Perempuan Dalam Formulasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah telah menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, termasuk Kota Malang. Adanya keterwakilan perempuan yakni untuk melihat partisipasi perempuan dalam ranah politik, sekaligus peran mereka dalam membuat kebijakan responsif gender. Salah satu produk kebijakan responsif gender yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ialah Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kota Malang). Dalam penelitian ini Model formulasi kebijakan yang digunakan ialah ‘model sistem politik’ Easton. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis peran anggota DPRD perempuan dalam formulasi kebijakan responsif gender. 2) untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam formulasi kebijakan responsif gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari informan, peristiwa, dan dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Malang sudah cukup baik, tetapi peran mereka dalam menginisiasi kebijakan responsif gender masih kurang. diharapkan dengan adanya kuota keterwakilan perempuan, anggota perempuan lebih bisa menginisiasi dan mengawal produk kebijakan terutama untuk perempuan dan anak menjadi lebih progresif. sehingga kasus kekerasan baik yang terjadi bisa menurun dan mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan berikutnya. namun tetap patut diapresiasi diluar tugas sebagai anggota legislatif mereka tetap mempunyai kepedulian khususnya perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak misalnya dengan mengawal korban kasus kekerasan, memberikan bantuan materiil dan imateril, mendirikan woman crisis center, serta membentuk komunitas perempuan yang peduli terhadap sesama perempuan dan tentunya keberlangsungan pembangunan Kota Malang.
English Abstract
The government has set a 30% quota of women's representation in the legislature, including Malang City. The existence of women's representation to see women's participation in politics, as well as their role in making gender responsive policy. One of the products of gender responsive policies is Regional Regulation No. 12 of 2015 concerning the Protection of Women and Children Victims of Violence in the Malang City).The policy formulation model used is Easton's 'political system'. The objectives of this research are: 1) to analyze the role of female parliamentarians in the formulation of gender responsive policies. 2) to describe supporting factors and inhibiting factors in the formulation of gender responsive policies. The method used in this study is qualitative with descriptive research types. Source of data from informants, events, and documents. Daata collection was done by observation, interview, and documentation data. Data analysis techniques use interactive analysis models of Miles, Huberman and Saldana. The result of the research shows that the level of representation of women in Malang City DPRD was quite good, but their role in initiating gender responsive policies was still lacking. It is expected that with the quota of women's representation, women's members will be able to initiate and oversee the policy process for women and children to be more progressive. Cases of violence that occur can decrease and prevent subsequent cases of violence. can anyone do activities outside the body as members of the legislature they still have concern for victims of violence against women and children by escorting victims of violence, providing material and immaterial assistance, establishing women's crisis centers, and forming a community of women who care for their fellow women and of course the sustainability of the development of Malang City.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/323.34/TAL/p/2018/041811847 |
| Uncontrolled Keywords: | WOMEN - POLITICS AND GOVERNMENT, WOMEN |
| Subjects: | 300 Social sciences > 323 Civil and political rights > 323.3 Civil and political rights of other social groups > 323.34 Women |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Jan 2020 06:33 |
| Last Modified: | 23 Jan 2020 06:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178292 |
Actions (login required)
 |
View Item |