Anggraeni, Ria Dwi (2018) Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Mega Syariah Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Putusan Nomor 593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
BPSK sebenarnya semula dibentuk untuk penyelesaian perkara-perkara kecil, karena kebanyakan kasus-kasus sengketa konsumen berskala kecil dan bersifat sederhana. Namun dalam perkembangannya saat ini BPSK tidak lagi hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara administratif, melainkan dapat pula memberikan keputusan lain yang sebenarnya di luar kewenangan dari BPSK. BPSK yang seharusnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar, dalam perkembangan ekonomi saat ini kerugian yang cukup besar juga seringkali diselesaikan melalui BPSK. Namun sejak 2013 mulai terjadi perubahan pandangan hukum di Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen baik berdasarkan perjanjian fidusia maupun hak tanggungan bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanya BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Penulisan ini mengkaji kewenangan BPSK dalam mengadilli perkara pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Mengapa BPSK memutus sengketa pembiayaan murabahah antara PT Bank Mega Syariah dengan Debitur PT Bank Mega Syariah yang melakukan wanprestasi dalam Putusan Nomor 593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016? dan Bagaimana akibat hukum putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan рutusan BРSK bagi рara рihak yang berрerkara? Tipe penelitian,yang digunakan di dalam penelitian ini ialah, yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). v Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alasan BPSK memutus sengketa pembiayaan murabahah antara PT Bank Mega Syariah dengan Debitur PT Bank Mega Syariah yang melakukan wanprestasi dalam Putusan Nomor 593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yaitu mengacu pada Pasal 45 ayat (1) UUPK yang meyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaiakan sengketa konsumen. Dalam hal ini UUPK menganggap bahwa pihak nasabah telah dirugikan oleh pihak bank, sehingga BPSK berupaya untuk melindungi konsumen dengan memutus perkara tersebut. Namun pada kenyataannya Putusan BPSK tersebut telah menyalahi kewenangannya dalam mengadili perkara perbankan syariah, karena yang berhak mengadili perkara perbankan syariah adalah basarnas, pengadilan agama dan pengadilan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad murabahah. Akibat hukum putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan рutusan BРSK bagi рara рihak yang berрerkara yaitu hapusnya hak tanggungan karena BPSK tidak memiliki wewenang dalam menangani perkara tersebut. Dengan adanya cidera janji tersebut, maka kreditur dapat mengadakan parate esecutte dengan menjual lelang barang yang dijaminkan tanpa melibatkan pengadilan. Untuk itu bagi para pihak diharapkan menyelesaikan perkara sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan di dalam akad atau merujuk pada pengadilan.
English Abstract
Consumer Dispute Settlement Agency (hereinafter BPSK) was initially founded to settle small and ordinary disputes. As it grows, BPSK is no longer restricted to administrative disputes, but it is now extended to other types of dispute beyond its authority. This agency is aimed to settle small disputes with small loss although BPSK is also entitled to settle more serious disputes. However, since 2013, legal perspective has changed in Supreme Court. Disputes over contract of lending for consumers either it is based on fiduciary guarantee or mortgage right are not categorised into consumer dispute. Therefore, BPSK has no authority to adjudicate. This research studies the authority of BPSK to adjudicate in a case regarding murabahah lending in sharia banking. This research presents the following research problems as why did BPSK issue a decision over murabahah lending between PT Bank Mega Syariah and Debtor PT Bank Mega Syariah in which the latter breached the contract in the Decision Number 593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016? And What is the legal consequence of the District Court's decision to cancel the BРSK decision for all parties concerned? This research employed normative juridical method with statute and conceptual approaches. The research result indicates that the decision released regarding the breach of contract by PT Bank Mega Syariah refers to Article 45 Paragraph (1) of Consumer Protection Act (hereinafter UUPK) stating that every harmed consumer could file a lawsuit against the businessman through authorised body to settle the dispute. In this case, UUPK agrees that the bank client is in disadvantaged position. Therefore, BPSK tried to provide legal protection for the consumers by vii issuing the decision. In fact, the decision by BPSK was not based on its authority given in adjudicating the case of sharia banking, as the authority to adjudicate the case was supposed to be held by National Search and Rescue Agency (hereinafter basarnas), Religious Court, and court as enacted in murabahah contract. The legal consequences of the District Court's decision to cancel the BРSK decision for all parties involved in the case is that the decision by BPSK was revoked because it does not hold any authority to handle such a case, resulting in the abrogation of mortgage right. When the default occurs, the creditor could hold parate esecutte by selling the object set as collateral at auction without intervention of the court. Therefore, it is recommended that all parties settle the dispute according to what is enacted in the contract or by referring to the court.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.09/ANG/p/2018/041809446 |
| Uncontrolled Keywords: | DISPUTE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.09 Dispute resolution |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Jan 2020 07:05 |
| Last Modified: | 22 Jan 2020 07:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178237 |
Actions (login required)
 |
View Item |