Dharmawan, Satria Harza (2018) Eksistensi Izin Membuka Tanah Negara Pengganti Segel Tanah Sebagai Pembuktian Awal Penguasaan Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tesis ini menganalisa mengenai eksistensi izin membuka tanah negara pengganti segel tanah sebagai pembuktian awal penguasaan hak atas tanah.Metode penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah dapat melengkapi bahan referensi dan menjadi sumber bacaan bagi pemangku kepentingan terkait serta para civitas akademi terkait dengan eksistensi dari IMTN sebagai pengganti segel sebagai salah satu bukti penguasaan awal hak atas tanah khususnya yang terdapat di Kota Balikpapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara dan Peraturan Walikota Kota Balikapapan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara. Sejak jatuhnya Orde Baru, gelombang reformasi melanda Negara Indonesia yang menuntut diadakannya perubahan dalam segala tatanan kehidupan bernegara. Salah satu dampaknya adalah berakhirnya suatu era pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik yang menitik-beratkan kepada otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah diberi otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945.1 Pemikiran Otonomi Daerah dipandang dapat memecahkan masalah-masalah pemerintah yang berkeadilan di segala bidang meskipun disadari bahwa manfaat dari pengaturan sentralistik tidak semuanya buruk. Otonomi daerah juga dianggap sebagai jalan keluar yang sangat baik bagi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan pada Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut juga yang menjadi dasar dikeluarkannya eraturan Daerah 1Muhammad Bakrie, “Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria)”,(Malang: UB Press, 2011),, hlm. 48. v Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara untuk kemudian diturunkan peraturan pelaksanannya melalui Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara. Pada dasarnya IMTN dan segel tanah adalah sama, yakni sama-sama sebagai alas hak atas tanah sebagai bukti awal kepemilikan lahan dan pengantar sertipikat hak atas tanah. Namun IMTN lebih taat administrasi dikarenakan penerbitannya harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pemerintah Kota dan surat izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah, berbeda dengan segel tanah yang dibuat oleh perorangan dengan diketahui oleh camat.Adanya IMTN ini tentu diharapkan akan lebih menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap bukti penguasaan awal dari suatu hak atas tanah sebelum diajukan proses pendaftaran tanah guna mendapatkan sertipikat hak atas tanah bila dibandingkan dengan keberadaan segel tanah yang masih berpotensi untuk menimbulkan gugatan yang diakibatkan adanya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, namun dalam peraturan tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara dituliskan bahwa masih diperbolehkannya ada yang mengajukan keberatan terhadap penerbitan suatu IMTN dan keberatan tersebut diselesaikan secara musyawarah mufakat. Oleh sebab itu, IMTN masih memiliki kemungkinan untuk dapat digugat oleh orang lain yang merasa memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Keadaan ini akan merugikan bagi pemilik IMTN yang telah lebih dulu diterbitkan.
English Abstract
This thesis analyzes the existence of permits to open land to replace land seal as an initial proof of ownership of land rights. . The method of writing in this study is normative juridical with the method of legislation approach and conceptual approach. The benefit that can be taken in this study is to be able to complete reference material and become a source of reading for relevant stakeholders and academics related to the existence of IMTN as a substitute for seals as one proof of the initial mastery of land rights, especially in Balikpapan Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning State Land Opening Permit and Mayor Regulation of Balikapapan City Number 33 of 2017 concerning Implementing Regulation of Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Permit to Open State Land. Since the fall of the New Order, a wave of reforms has swept the country of Indonesia which demands a change in the order of life of the state. One of the impacts is the end of a centralized era of government into a decentralized government that focuses on regional autonomy. Regional autonomy can be interpreted as saying that the Regional Government is given the widest possible autonomy, except for governmental affairs which by law are determined as the affairs of the Central Government, as expressly stated in Article 18 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The thought of Regional Autonomy is seen as being able to solve government problems that are fair in all fields even though it is realized that the benefits of centralistic arrangements are not all bad. Regional autonomy is also considered as a very good solution for the administration of government as mandated by the Republic of Indonesia MPR Decree Number XV / MPR / 1998 concerning the Implementation of Regional Autonomy, Regulation, Distribution and Use of Equitable National Resources, and Balance of Central and Regional Finance in the Country Framework Unitary Republic of Indonesia. This is also the basis for the issuance of the Regional Regulation of Balikpapan City Number 1 of 2014 concerning State Land Opening Permit, which is then passed down through the Balikpapan City Mayor Regulation Number 26 of 2015 concerning Regional vii Regulation Number 1 of 2014 concerning State Land Opening Permits. Basically IMTN and land seals are the same, namely together as the basis of land rights as the initial proof of land ownership and introduction to certificates of land rights. But IMTN is more obedient to the administration because its issuance must submit an application to the City Government Office and the permit is issued by the Government, in contrast to the land seal made by individuals known by the sub-district head. The existence of the IMTN is certainly expected to guarantee legal certainty and legal protection against evidence of the initial mastery of land rights before the land registration process is submitted to obtain a certificate of land rights when compared to the presence of land seals that still have the potential to cause claims due to overlapping ownership of land rights, but in the regulation in Article 15 Regional Regulation No. 1 of 2014 concerning State Land Opening Permit, it is written that there is still permission for anyone to object to the issuance of an IMTN and the objection is resolved by consensus. Therefore, IMTN still has the possibility of being sued by other people who feel they have an interest in the land. This situation will be detrimental to the owner of the IMTN which was previously issued.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/DHA/e/2019/041901335 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TENURE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Jan 2020 06:53 |
| Last Modified: | 04 Mar 2022 01:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178234 |
Preview |
Text
Satria Harza Dharmawan (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |