Wahyuni, Kadek Dwi (2018) Analisis Penetapan Pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2010/Pn.Tbn Dan Putusan Pengadilan Nomor 58/Pdt.G/2011/Pn.Tbn Terhadap Kedudukan Hukum Ahli Waris Nyentana Yang Kembali Kepada Keluarga Asal. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkawinan Nyentana adalah dimana pihak laki-laki yang berstatus seperti wanita dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Pihak laki-laki menjadi anggota baru di keluarga istri dan bertempat tinggal di keluarga istrinya pada saat perkawinan dilangsungkan wanita yang dikawinkan secara nyeburin berstatus sebagai sentana rajeg, yang melanjutkan keturunan keluarganya menyebabkan hanya keturunan yang berstatus kapurusa (laki-laki) yang dianggap dapat mengurus tanggung jawab keluarga, sedangkan anak perempuan yang berstatus pradana tidak bisa melanjutkan tanggung jawab sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dalam sistem pewarisan di Bali. Berdasarkan hal tersebut tesis ini mengangkat rumusan masalah : apakah akibat hukum dari adanya ahli waris Nyentana yang kembali kepada keluarga asal berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.TBN dan Putusan Pengadilan Nomor 58/PDt.G/2011/PN.TBN yang tidak sesuai dengan hukum adat di Bali? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis sistematis yaitu menafsirkan peraturan Perundang-undangan dengan menghubungkannya terhadap peraturan hukum atau undang-undang lain dengan segala keseluruhan sistem hukum yang dapat diartikan penafsiran sistematis. Satu peraturan tidak dapat dilihat sebagai suatu peraturan yang berdiri sendiri, namun sebagai bagian dari satu sistem, hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata hanya ditentukan oleh tempat peraturan itu namun dapat dilihat dari tujuan bersama ataupun asas-asas yang bersamaan yang mendasar pada peraturan tersebut. Hasil dari penelitian ini, Terkait Putusan Pengadilan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.TBN sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat v Keterangan Pengadilan Negeri Tabanan Kelas 1B yang menyatakan bahwa Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/PN.TBN tidak ada mengajukan upaya hukum lain dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Desember 2011 maka dari itu terhadap Penetapan Pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2010/PN.TBN tidak serta merta menjadi gugur dikarenakan tidak ada upaya hukum lain lagi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.TBN. dan terhadap akibat hukum ahli waris nyentana yang kembali kepada keluarga asalnya maka secara hukum adat yang berlaku di Bali hak dan kewajibannya sebagai ahli waris sudah terputus kepada orang tua asalnya karena telah melakukam perkawinan nyentana dan mengakibatkan tidak dapat mewaris lagi terhadap keluarga asalnya.
English Abstract
In Nyentana marriage, the husband commonly leaves his family to come to the family of the wife. The husband becomes a new member of the wife’s family and lives with his wife. During the wedding ceremony, the woman married in nyeburin way holds a status of sentana rajeg that continues the family line, meaning that only that of kapurusa descent (the man) is responsible for taking care of the family, while the woman from pradana is not responsible and, thus, does not hold any rights to be an heir in inheritance in Bali. This thesis presents the following research problem: What are the legal consequences regarding the heir of Nyentana that comes back to the family of origin according to Court Ruling Number 17/Pdt.P/2010/PN.TBN and Decision Number 58/PDt.G/2011/PN.TBN which is not relevant to Adat law in Bali. This research employed normative juridical method with conceptual and case approach. The legal materials used involve primary, secondary, and tertiary data obtained and analysed by systematically interpreting Laws linked to other regulations and laws. A regulation cannot be seen as a sole regulation that stands alone, but it should rather be seen as a system. The relationship in the whole system is not mainly determined by the domain of the regulation, but it should be seen from the common objectives or principles which serve as the basis in the regulation. The research result, regarding the Decision Number 58/Pdt.G/2011/PN.TBN, reveals that the Decision has permanent legal force based on Statement Letter of District Court of Tabanan type 1B which states that civil case Number 58/Pdt.G/PN.TBN could not propose any legal efforts due to the fact that it has held permanent legal force since 7 December 2011. As a consequence, Court Ruling Number 17/Pdt.P/2010/PN.TBN does not necessarily become invalid due to the absence of other legal efforts towards the Decision Number 58/Pdt.G/2011/PN.TBN. There are legal consequences over the hair of nyentana which comes back to the family of origin. Therefore, according to the Adat law in Bali, the rights and obligation as an heir are discontinued as it goes to the parents from whom the heir comes from. In this situation, it is impossible for the heir to inherit from his/her family of origin anymore.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.052/WAH/a/2018/041804510 |
| Uncontrolled Keywords: | INHERITANCE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees > 346.052 Inheritance and succession |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 21 Jan 2020 08:57 |
| Last Modified: | 21 Jan 2020 08:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178198 |
Actions (login required)
 |
View Item |