Ulfianti, Novia (2019) Kedudukan Notaris Yang Berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) Terkait Dengan Penyerahan Protokolnya. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN. Seorang notaris memiliki Kedudukan penting dalam menjalankan suatu penegakan hukum melalui pelaksanaan jabatanya sebagai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang mempunyai kekutan pembuktian yang sempurna untuk tercapainya suatu kepastian hukum bagi rakyat. Akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang beredar notaris masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), salah satu contoh notaris di Surabaya yaitu notaris yang berinisial S tersangka kasus penipuan dan penggelapan dalam “Daftar Pencarian Orang” Kemudian pada ketentuan Pasal 63 UUJN ada kekaburan norma mengenai Kedudukaan Notaris Yang Berstatus DPO Terkait Dengan Penyerahan Protokolnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas penulis ingin mengkaji dalam bentuk penulian tesis hukum yang berjudulkan :“ Kedudukaan Notaris Yang Berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) Terkait Dengan Penyerahan Protokolnya”. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain meneliti mengenai Bagaimana kedudukan notaris yang berstatus DPO dan Bagaimana penyerahan protokol notaris jika notaris berstatus DPO. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum Normatif dengan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prisip hukum dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual serta pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini dalam rangka untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi diperlukan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dari penulisan tesis ini, Kedudukan Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang diberhentikan sementara dan menimbulkan hilangnya kewenangan notaris untuk sementara waktu dan notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun dalam waktu tertentu yaitu antara 3 sampai 6 bulan. Kemudian Penyerahan protokol Notaris terhadap Notaris dalam Daftar Pencarian Orang disamakan dengan Notaris yang meninggal dunia berdasarkan Pasal 467 KUHP bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu lima tahun, maka dianggap meninggal dunia. Notaris yang berstatus DPO penyerahan protokolnya berada pada ahli waris, dan ahli waris mempunyai kewenangan menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain dihadapan Majelis Pengawas daerah. Saran dari penulisan tesis ini, perlu adanya penambahan norma didalam peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang Dan perlu adanya penambahan norma didalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan kewenangan siapa yang menyerahkan Protokol Notaris terhadap Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang.
English Abstract
A Notary is a public servant which has the authority to produce legal products in a form of authentic akta or deeds or certificate and other form of authorities as how it has been ruled In the Article 1 number (1) Indonesia Republic Statute Number 2 on 2014 Concerning The Notary Position as its recently called as SONP (Statute of Notary Position). A Notary has an important standing in the process of Law Enforcement through the implementation of its position as a public servant who has the authority to produce legal products in a form of authentic akta or deeds or certificate which has powerful legal standing as an evidence in order to achieve a form of legal security to the majority civilians. Recently there has been few cases of notaries which names are in the police official wanted person list (WPL), according to the Article 32 phrase (1) in the Chief Police Officer Regulation Numer 14 of 2012 concerning Crime Investigation Management mentioned that when suspects have been called more than three times to be present in the investigation hearing and has been known that their positions are uncertain or may consider as unknown, the corresponding suspects can be listed in the Wanted Person List and a document regarding the Wanted List will be created. One of the examples as it happened in Surabaya where a notary with an S initial has been suspected as the suspect of fraud and embezzlement case and now is in the “Wanted Person List”. Thus as provisioned in the Article 63 of SONP there seems to be a vagueness of norms concerning The Legal Position of Notary Whose Name is In The Police Official Wanted Person List concerning Its Protocol Handover. According to what already mentioned above, the author wants to review The Protocol Handover for Notary Which Have a Status as Wanted Person List (WPL), in a form of law thesis writing with the tittle of : “The Legal Position of A Notary Whose Name Is In The Police Official Wanted Person List concerning Its Protocol Handover.” The type of this research is in thesis is a normative legal research with a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrine in order to answer legal issues on hand. The research approach used in this thesis is Statute Approach and conceptual approach also historical approach. Sources of legal material are used in this thesis writing in order to solve legal issues but at the same time giving prescriptions therefore primary and secondary legal material source is needed. The conclusion of this thesis writing, That a Notary legal position whose name is in The Police Official Wanted Person Lists will be stopped momentarily and the concerning notary could not make any new akta or deeds or certificate in any forms in a time frame ranging from 3 to 6 months. Subsequently its Notary Protocol Handover concerning Notary Whose Name is in The Police Official Most Wanted List (WPL) can be equated with a Notary who passed away or died according Article 467 Indonesia Civil Law Codification mentioned concerning that a person leaving their home in a five years time frame will be equated as if the person has passed away. Notary with a WPL status have its protocol handover to their heir and the heir has the authority to handover the notary protocol to another notary in front of Regional Oversight Broad. The suggested prescription from this thesis writing is that there has to be norms additions in the statute concerning Notary position which have WPL status, because there seems to be a legal security urgency. And there need to be norm addition inside the statute concerning whose authorities in handing over the Notary Protocol of a Notary with a Wanted Person List (WPL) status.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.002 3/ULF/2019/041904797 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 21 Jan 2020 07:56 |
| Last Modified: | 21 Jan 2020 07:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178193 |
Actions (login required)
 |
View Item |