Firsty, Tanazza Zalsabella (2019) Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Perumahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Blitar). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Terkait alih fungi tanah pertanian menjadi perumahan, berkurangnya luas tanah pertanian di Kota Blitar dikarenakan alih fungsi tanah seperti pembangunan perumahan dan fasilitas umum lainnya yang tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf g PERDA RTRW Kota Blitar. Pada kenyataannya peraturan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fakta-fakta yang terjadi di lapangan adalah tanah pertanian dialihfungsikan menjadi perumahan sehingga menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat penelitian ini dengan tujuan menganalisis implementasi kebijakan Kantor Pertanahan Kota Blitar terhadap alih fungsi tanah pertanian untuk perumahan di Kota Blitar dengan menggunakan teori penegakan hukum, dan menganalisis pertanggung jawaban Kantor Pertanahan Kota Blitar terhadap alih fungsi tanah pertanian untuk perumahan di Kota Blitar dengan menggunakan teori kewenangan dan teori pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, serta analisis data secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Blitar yang berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum efektif untuk mengurangi terjadinya alih fungsi tanah untuk perumahan di Kota Blitar, karena kurang adanya ketegasan penegakan hukum terhadap alih fungsi tanah pertanian yang masih cukup banyak ditemukan bangunan-bangunan baik dalam bentuk perumahan maupun tanah yg dialihfungsikan ke tanah non-pertanian lainnya serta tidak memiliki izin. Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Blitar tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap terjadinya alih fungsi tersebut, melainkan terdapat pembagian pertanggung jawaban dari dinas-dinas yang lain yang sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dinas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kota sebagai pembuat kebijakan dengan dinas-dinas terkait alih fungsi tanah pertanian untuk perumahan, agar dapat dilakukan pengawasan yang terpadu supaya perubahan penggunaan tanah dapat diketahui lebih dini sehingga tanah pertanian tidak semakin berkurang tiap tahunnya.
English Abstract
Land transformation from agriculture into spaces for development and public facilities in Blitar city has reduced agricultural spaces, and this practice does not comply with Article 3 Paragraph (1) letter g of Local Regulation Neighbourhood and Community Associations. In reality, the practice of transforming agricultural land into land for development is getting massive, reducing the space for agriculture, and this issue has brought to further study aimed to analyse the implementation of policy made by land agency in Blitar regarding the land transformation issue, where law enforcement theory was applied and to analyse the liability held by the land agency in Blitar concerning the issue by means of theory of authority and liability. The methods involved empirical juridical along with socio-legal approach, where data obtained was followed by qualitative analysis. The research result reveals that coordination among land agency, public work services, and spatial planning has not been effectively implemented due to weak law enforcement. It is even worse when it is found that agricultural land areas have been transformed into non-agricultural and development spaces even without proper permit. The land office in Blitar city was also found not fully responsible for this issue since the responsibility seems to be shared with other related agencies. It is vital that coordination be held between the local government as a policy maker and other related bodies concerning this transformation issue. Better and improved coordination is expected to give access to more highly integrated supervision over the issue and it is aimed to spot transformation earlier so that the incidence can be eliminated.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/333.76/FIR/p/2019/041904796 |
| Uncontrolled Keywords: | AGRICULTURAL LAND |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy > 333.76 Rural lands |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 21 Jan 2020 07:46 |
| Last Modified: | 21 Jan 2020 07:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178188 |
Actions (login required)
 |
View Item |