Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra (2019) Perkembangan Hukum Pidana Tentang Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Nasional. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar Belakang pemilihan tema tersebut adalah kelemahan yang terdapat pada rumusan pasal 284 KUHP yakni tentang tindak pidana perzinaan. Dalam rumusan pasal tersebut disebutkan bahwa tindak pidana perzinaan baru bisa dikenakan kepada kedua pelaku zina dengan ketentuan bahwa setidaknya salah satu dari kedua pelaku zina tersebut masih terikat perkawinan. Karena rumusannya yang seperti itu maka Pasal 284 KUHP tidak bisa menjerat persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang masih sama-sama tidak sedang terikat perkawinan. Walaupun bertentangan dengan nilai kesusilaan yang ada pada masyarakat Indonesia, namun karena tidak memiliki rumusan pasal dalam KUHP yang dapat menjerat persetubuhan kategori tersebut maka pelakunya tidak bisa dipidana. Agar dapat memidanakan pelaku penulis menggunakan perspektif hukum adat yang berlaku. Eksistensi dari Hukum adat di Indonesia sendiri dapat dilihat dari banyaknya putusan Pengadilan persetubuhan yang pelakunya masih sama-sama tidak sedang terikat perkawinan, dimana hakim menggali hukum dari adat yang berlaku di daerah masyarakat setempat sehingga dapat memidanakan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua pelaku yang sama-sama tidak terikat perkawinan untuk lebih menjamin kepastian hukum di Indonesia. Berdasarkan Hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana Perkembangan Yurisprudensi Tentang Delik Zina di Indonesia? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan terkait tema yang diangkat. Setelah dianalisa maka ditemukan sebuah konsep pemidanaan menurut keduanya terkait rumusan pasal tersebut. Dan setelah menemukan konsep dari keduanya kemudian dibandingkan antara KUHP dengan Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sehingga ditemukan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Dalam penelitian ini kemudian penulis mendapatkan kesimpulan & saran bahwa dalam merumuskan RUU KUHP terbaru nanti, kiranya legislator lebih memperhatikan unsur-unsur dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat, khususnya dengan memperhatikan atau bahkan menyerap unsur-unsur adat yang berlaku di masyarakat, serta Masyarakat harus lebih sadar kepada norma, lebih mampu menyaring informasi dengan baik dan benar, sebab hukum bersifat kaku dan statis. Indonesia adalah Negara dengan adat ketimurannya yang kental, dan Indonesia tidak bisa dipersamakan dengan Negara-negara Eropa, khususnya terhadap delik Perzinaan dan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang masih sama-sama tidak terikat perkawinan.
English Abstract
The Reason Of the selection of this themes is by found the weakness point from the formulation of article 284 of the Indonesian Criminal Code, which is about adultery crime. In the formulation of the article, it is stated that the criminal offense of new adultery can be apllied for the two adulterers provided that at least one of the two adulterers is still bound by marriage. Because the formulation is like that, Article 284 of the Criminal Code cannot ensnare sexual intercourse committed by both people who are still single. Although it is contrary to the value of morality that exists in Indonesian society, but because it does not have the formulation of articles in the Criminal Code that can ensnare the copulation of the category, the perpetrators cannot be convicted. In order to criminalize it, the author uses the perspective from customary law. The existence of customary law in Indonesia itself can be seen from the many decisions of the court of conciliation where the suspects are still single, where the judge delves into the custom laws which is existing in the area of the local community so that they can criminalize sexual intercourse by the two singles for more guarantee legal certainty in Indonesia. Based on this, this paper raises the problem about How is the Development of Jurisprudence Regarding Adultery Delegation in Indonesia? The Writing process of this paper uses a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach and a comparative approach. Legal materials that have been collected are then will analyzed with legislation related to the theme raised. After being analyzed, a concept of punishment was found according to both related to the formulation of the article. And after finding the concept of both then compared between the Criminal Code with Customary Law in force in Indonesia so that they found their respective strengths and weaknesses. In this study, the authors get conclusions & suggestions that in formulating the latest Draft Criminal Code, presumably the legislators pay more attention to the elements and values that live in society, especially by paying attention to or even absorbing the elements of culture from the society in it, and the Society must more aware of the norm, better able to filter information properly and correctly, because the law is rigid and static. Indonesia is a country with thick eastern customs, and Indonesia cannot be equated with European countries, especially against adultery offenses and intercourse committed by both people who are still single.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.025 3/ROZ/p/2019/041906540 |
| Uncontrolled Keywords: | ADULTRY |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.025 3 Specific crimes and classes of crime (Sex offenses) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 21 Jan 2020 05:38 |
| Last Modified: | 21 Jan 2020 05:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178166 |
Actions (login required)
 |
View Item |