Sandy, Oka Ferry (2019) Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Di Kabupaten Probolinggo. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi sanitasi khususnya sektor air limbah domestik di Kabupaten Probolinggo yang masih rendah dimana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Kemenkes per November 2019 manyebutkan capaian sanitasi di Kabupaten Probolinggo masih sebesar 72,1 % sehingga dengan capaian ini menempatkan Kabupaten Probolinggo berada pada peringkat tiga terbawah di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Probolinggo membuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan sanitasi berupa peraturan perundangan sebagai regulasi dalam pembangunan sanitasi yaitu: (1) Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 32 tahun 2016 tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Probolinggo; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Implementasi merupakan tahap penting yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kompleksitas yang tinggi dengan masalah yang beragam, diketahui terdapat multi aktor dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi sehingga perlu koordinasi, sinergi dan integrasi yang baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Setelah Kebijakan pembangunan sanitasi ditetapkan implementasinya belum berjalan secara efektif dan efisien dikarenakan segala syarat dan faktor penentu implementasi kebijakan belum seluruhnya terpenuhi dalam menunjang pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengintepretasikan secara detail tentang: 1) implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo; 2) faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi fenomena yang terjadi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari penelitian dilakukan menggunakan model analisa data interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo sudah dilengkapi dengan instrument-instrumen regulasi serta pedoman pelaksanaan berupa dokumen-dokumen perencanaan yang memadai. Identifikasi Aktor yang menjadi pelaksana dalam pembangunan adalah 13 Aktor yang terdiri dari aktor internal pemerintah, aktor masyarakat dan aktor swasta. Peneliti berhasil mengidentifikasi Aktor kunci (key players) dalam hal ini yang memiliki kekuatan dan kepentingan tinggi dan harus sepenuhnya dilibatkan dalam setiap pembangunan sanitasi. maka harus dilakukan upaya terbesar untuk membuat “Key Players” ini nyaman baik dari segi komunikasi, kecukupan sumberdaya dan kewenangan Stakeholder dalam kelompok ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru dalam pencapaian tujuan; 2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan sanitasi adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, struktur birokrasi, lingkungan dan kontrol, yaitu: a. Pada faktor komunikasi dari segi transmisi, kejelasan dan konsistensi menjadi penghambat implementasi; b.Faktor Sumberdaya yang menjadi pendukung adalah wewenang dan fasilitas kemudian yang menjadi penghambat adalah staf, anggaran dan informasi; c.Faktor disposisi/ sikap yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif secara bersamaan menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan sanitasi; d. Faktor struktur birokrasi dalam hal ini SOP menjadi penghambat, dan Fragmentasi merupakan faktor pendukung; e. Faktor lingkungan yang menjadi pendukung sekaligus penghambat adalah sikap masyarakat terhadap kebijakan, masyarakat dapat mendukung ketika telah memiliki pemahaman dan kesadaran, sedangkan menjadi penghambat ketika mereka masih belum paham tentang kebijakan dan tujuan yang akan dicapai. Faktor lingkungan terkait kondisi sosial ekonomi, kultural dan teknologi menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan sanitasi; f. Faktor kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi masih lemah sehngga menghambat pencapaian tujuan kebijakan.
English Abstract
The background of this research is by the sanitation conditions, especially the domestic wastewater sector in Probolinggo District which is still low, based on the results of monitoring and evaluation from the Ministry of Health as of November 2019, mentioning sanitation achievements in Probolinggo District is still 72,1% so this achievement places Probolinggo Regency ranked third the lowest in the Province of East Java. Based on this Probolinggo District Government made a policy to accelerate sanitation development in the form of legislation as a regulation in sanitation development, namely: (1) Probolinggo District Regulations Number 32 of 2016 concerning Community Based Total Sanitation Movement in Probolinggo Regency; (2) Probolinggo District Regulation Number 1 Year 2019 concerning Domestic Waste Water Management. Implementation is an important stage that must be carried out after a policy is formulated. The implementation of sanitation development policies in Probolinggo District has a high complexity with various problems, it is known that there are multiple actors in implementing sanitation development policies so that good coordination, synergy and integration are needed so that policy objectives can be achieved. After the sanitation development policy has been determined, its implementation has not yet been carried out effectively and efficiently because all the conditions and determinants of the implementation of the policy have not been fully met in supporting its implementation. This study aims to describe, analyze and interpret in detail about: 1) implementation of sanitation development policies in Probolinggo District; 2) supporting and inhibiting factors faced in implementing sanitation development policies in Probolinggo Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The method of data collection is done by interview, observation of phenomena that occur, and study documentation. Data analysis obtained from the study was conducted using the interactive data analysis model of Miles, Huberman and Saldana (2014). The results of the study show that: 1) Implementation of sanitation development policies in Probolinggo Regency has been equipped with regulatory instruments and implementation guidelines in the form of adequate planning documents. Identification of Actors who are executors in development are 13 Actors consisting of internal government actors, community actors and private actors. The researcher succeeded in identifying key actors in this case who have high power and importance and must be fully involved in any sanitation development. then the greatest effort must be made to make these "Key Players" comfortable both in terms of communication, adequate resources and the authority of stakeholders in this group should be more actively involved fully including in evaluating new strategies in achieving goals; 2) The factors that support and hinder the implementation of sanitation development policies are communication, resources, disposition / attitude, bureaucratic structure, environment and control, namely: a. In the communication factor in terms of transmission, clarity and consistency hamper implementation; b.Factor Resources that are supporting are the authority and facilities which are the obstacles, namely staff, budget and information; c. Factor disposition / attitude, namely the appointment of bureaucracy and incentives simultaneously become obstacles to the implementation of sanitation development; d. Bureaucratic structure factor in this case SOP is an obstacle, and fragmentation is a supporting factor; e. Environmental factors that are both supporting and inhibiting are people's attitudes towards policies, people can support when they have an understanding and awareness, while being an obstacle when they still do not understand the policies and objectives to be achieved. Environmental factors related to socio-economic, cultural and technological conditions hampered the implementation of sanitation development; f. The control or supervision factor towards the implementation of sanitation development is still weak so as to hamper the achievement of policy objectives.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/353.93/SAN/i/2019/042000504 |
| Uncontrolled Keywords: | SANITATION--GOVERNMENT POLICY, |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.9 Public administration of safety, sanitation, waste control > 353.93 Sanitation and waste control |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 21 Jan 2020 01:13 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 01:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178147 |
Preview |
Text
Oka Ferry Sandy.pdf Download (7MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |