Regulasi Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Asing Yang Dilakukan Melalui Proses Putusan Pengadilan

Lailawati, Fadilla Dwi (2018) Regulasi Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Asing Yang Dilakukan Melalui Proses Putusan Pengadilan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas regulasi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang mana dilakukan memalui proses putusan pengadilan , karena dalam hal ini pengangkatan anak bukanlah suatu sengketa yang kemudian dilaukan suatu putusan. Aturan yang ada pada HIR juga menyebutkan bahwa putusan ada karena adanya gugatan ,dimana gugatan itu diaawali dengan suatu sengketa antara pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksnaan Pengangkatan Anak yang mana bertentangan dengan pasal 184 HIR dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif , dengan pendekatan perundang – undangan (statute apporoach) . Hasil penelitian menunjukkan : (1) pengakatan anak Warga Negara Indoensia oleh Warga Negara Asing yang dilakukan melalui putusan menurut pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penagnkatan Anak yang mana bertentangan dengan pasal 184 HIR ,seharusnya peraturan tersebut harus dikaji lagi karena pada dasarnya peraturan tersebut bertentangan dengan Undang – Undang Hukum Acara Perdata dan dalam hal ini seharusnya pengankatan anak ini dilakukan melalui penetapan saja ,karena pada dasarnya pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang didahuli oleh sengketa. (2) Pembuktian perdata ditentukan alat bukti yang sangat restriksi,yaitu bahwa seorang hakim dalam mempertimbangkan putusannya sangat terpaku kepada alat – alat bukti yang ada. Bukti fromil yang dalam hal ini adalah surat atentik ,yaitu surat – surat yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang yang dibuat oleh pejabat yang telah disumpah untuk perbuatan itu, namun demikian , surat tersebut dapat menjadi tidak autentik apabila ada putusan pengadilan yang membatalkannya, selama tidak ada pembatalan tersebut hakim akan terikat pada surat autentik tersebut karena alat bukti yang demikian memilki pembuktian yang sempurna, jadi apabila putusan pengankatan anak tersebut menjadi batal apabila ada putusan pengadilan yang membatalkanya

English Abstract

This research discusses the regulation over an Indonesian child adopted by a foreigner based on court decision, while child adoption is not a dispute that requires any court decision. However, the decision was made because there was a lawsuit, in which the lawsuit was sparked by a dispute between parties. This research is aimed to investigate and analyse Article 11 Paragraph (2) of Government Regulation Number 54 of 2007 on Execution of Child Adoption which fails to comply with Article 184 HIR and to know the legal consequence regarding an Indonesian child adopted by a foreigner done through the court decision. This is a normative research that involved statute approach. The research result shows that (1) the adoption of an Indonesian child by a foreigner is executed based on Article 11 Paragraph (2) of Government Regulation Number 54 of 2007 on Execution of Child Adoption which is not in line with Article 184 HIR. The regulation must be reviewed simply because it does not comply with Civil Code Procedure. The child adoption is not necessarily done through court decision, for child adoption is not initiated by a dispute. (2) Civil proof is determined by items of evidence that are restricting, which judges heavily rely on when considering verdicts. Formal evidence involves authentic deeds issued by a sworn and authorised official. The authenticity of the deeds can be annulled when there is a decision from judges. On the other hand, when no judges annul the authenticity, the deeds will remain authentic and can serve as perfect evidence. In other words, the decision regarding the child adoption is invalid when there is court decision that annuls the adoption.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.017 8/LAI/r/2018/041810044
Uncontrolled Keywords: ADOPTION LAW
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.017 Parent and child > 346.017 8 Adoption
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 20 Jan 2020 07:15
Last Modified: 07 Jun 2020 02:27
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178139
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item