Amalia, Nurfana (2019) Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Roya Terhadap Hak Jaminan Fidusia Secara Online Ditinjau Dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai hapusnya fidusia, akan tetapi dalam Pasal tersebut tidak diatur dengan jelas mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan roya terhadap jaminan fidusia yang telah lunas. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah terkait kewenangan Notaris dalam melakukan roya terhadap hak jaminan fidusia yang hutangnya sudah lunas. Sedangkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam melakukan roya terhadap hak jaminan fidusia yang hutangnya sudah lunas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah, serta dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan intepretasi a contrario yang dipergunakan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam melakukan roya terhadap hak jaminan fidusia yang hutangnya sudah lunas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan roya terhadap hak jaminan fidusia yang telah lunas. Sehingga produk hukum yang mengatur tentang roya fidusia masih dirasa lemah, belum memiliki kekuatan hokum yang pasti. Lemahnya produk hukum tentang roya fidusia belum mampu memenuhi kebutuhan akan hukum dalam masyarakat. Ketidaktegasan produk hukum tersebut berakibat bagi sulitnya menciptakan kepastian hukum, karena tidak disertai dengan sanksi hukum, sehingga pemegang fidusia lebih cenderung melalaikannya.
English Abstract
Article 25 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Regulations regulates the abolition of fiduciary, but in the Article it is not clearly stipulated regarding the authority of the Notary in conducting the transaction against fiduciary guarantees that have been paid off. The problem in this study is related to the authority of the Notary in conducting the transaction on the fiduciary security rights for which the debt is paid off. While the purpose of this research is to analyze the authority of the Notary in conducting the transaction on the fiduciary guarantee rights for which the debt is paid off. This study uses a type of normative juridical research, the research approach in the form of a legal approach, conceptual approach, and historical approach, and analyzed using techniques of legal material analysis in the form of grammatical interpretation, systematic interpretation, and a contrario interpretation used to determine the authority of the notary in conducting towards fiduciary security rights whose debt is paid off. The results of this study are that there is no clear legal basis regarding the authority of the Notary in carrying out roya against fiduciary security rights that have been paid off. So that the legal product governing the fiduciary role is still felt weak, it does not have definite legal force. Weak legal products regarding fiduciary services have not been able to meet the need for law in society. The uncertainty of the legal product results in the difficulty of creating legal certainty, because it is not accompanied by legal sanctions, so that fiduciary holders are more likely to neglect it.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.059/AMA/k/051905782 |
| Uncontrolled Keywords: | FIDUCIARY TRUSTS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees > 346.059 Fiduciary trusts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Jan 2020 03:39 |
| Last Modified: | 20 Jan 2020 03:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178121 |
Actions (login required)
 |
View Item |