Anggriawan, Ferry (2018) Konflik Kewenangan Pemerintah dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepakbola Profesional di Luar Pertandingan Sepakbola. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik kewenangan Pemerintah dan PSSI dalam menyelesaikan sengketa pemain sepakbola profesional yang terjadi di luar pertandingan sepakbola. Konflik kewenangan terjadi ketika PSSI menyelesaikan sengketa pemain sepakbola profesional yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan teori kewenangan, teori tujuan hukum dan teori pengawasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Penelitian ini mengahasilkan kesimpulan antara lain; pertama kedudukan hukum kewenangan PSSI ketika menyelesaikan sengketa pemain sepakbola profesional tidak sesuai dengan tujuan hukum, karena tidak memenuhi salah satu unsur yaitu kepastian hukum, mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh PSSI tidak sesuai dengan doktrin hukum olahraga transnasional yang mengacu kepada FIFA, dan berakibat tidak terciptanya keadilan dan kemanfaatan; kedua dampak jika PSSI menyelesaikan sengketa dengan mengacu pada sistem hukum olahraga transnasional adalah kewenangan PSSI tersebut bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, diantaranya Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 121 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Harmonisasi diperlukan untuk menyelesaikan konflik kewenangan tersebut. Beberapa hal yang perlu diharmonisasikan adalah; perlunya landasan hukum Kemenpora terhadap eksistensi dan aktualisasi PSSI di Indonesia, reformulasi makna sengketa keolahragaan dalam sistem olahraga nasional dengan mengacu pada konsep pertandingan yang diterapkan oleh PSSI, dan pengarahan Kemenpora terhadap pemain sepabola profesional bahwa sengketa kontrak kerja antara pemain dengan klub, selain bisa diselesaikan oleh PSSI, juga bisa diselesaikan melalui pengadilan negeri
English Abstract
This research is aimed to study conflict of authority between government and Indonesian Football Association (further stated as PSSI) in settling dispute of professional player happening off the pitch. The conflict took place when PSSI was settling a dispute of the player that is not relevant to positive law in Indonesia. This research employed normative-juridical research method with the theories of authority, legal aim, and supervision, while the approaches involved historical and conceptual. The research result concludes that the legal standing of the authority of PSSI is not relevant to the legal aim in regard to dispute settlement as it does not meet the principle of legal certainty. The method set to settle the dispute as implemented by PSSI is not relevant to the doctrine of law for transnational sport referring to FIFA. This is considered as an obstacle to justice and merit; secondly, when the dispute settlement refers to the transnational legal system implemented, the authority of PSSI did not comply with the positive law in Indonesia which comprises Article 59 Paragraph 3 of Law Number 17 of 2013 on Community Organisation, Article 121 Paragraph 1 and 2 of Government Regulation Number 16 of 2007 on Sport Event. Harmonisation is required to settle dispute of authority, which may involve the need of legal basis of Minister of Youth and Sports Affairs in regard to the existence and actualisation of PSSI in Indonesia, the need to reformulate the definition of dispute in sport under the system of national sport referred to the concept of match implemented by PSSI, and information for the Minister of Youth and Sports Affairs regarding the fact that the conflict of professional football players regarding the breach of contract between the players and the football club could be either settled by PSSI or brought to district court.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.09/ANG/k/2018/041810936 |
| Uncontrolled Keywords: | DIDPUTE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.09 Dispute resolution |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 17 Jan 2020 08:43 |
| Last Modified: | 17 Jan 2020 08:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178068 |
Actions (login required)
 |
View Item |